- REUTERS/Carlos Barria
“Di Los Angeles, sekitar 3,5 juta orang atau 35 persen dari penduduknya adalah imigran. Pemerintahan kota dan aparat Kepolisian Los Angeles telah menyatakan secara tegas untuk tidak memberikan kerja sama mereka kepada aparat pemerintah federal dalam menerapkan kebijakan imigrasi,” katanya.
Adapun jumlah WNI yang ada di AS saat ini dicatat hingga 144.169 orang. Sementara itu, WNI yang diketahui berada di Los Angeles 63.329 orang. Lainnya, ada sejumlah WNI yang dalam masa overstay.
Dia mengatakan, WNI yang diketahui dalam masa overstay atau tinggal melebihi masa izin di dokumen tidak bisa diposisikan hitam putih salah dan benar. Mengingat hal tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor dan masalah yang rumit.
Menurut data Kementerian Luar Negeri sebelumnya, ada sekitar 40 ribu overstayers asal Indonesia yang berada di Amerika Serikat.
“Setelah beberapa waktu, sebagian dari mereka menjadi overstayers. Hal ini berbeda dengan imigran ilegal yang berasal dari negara-negara Amerika Tengah dan Selatan yang ketika memasuki AS tidak legal dan tanpa dokumen perjalanan semestinya,” ujar Umar Hadi.
Mitra Tak Tergantikan
“Khitah” Trump soal anti imigran itu diakui mencabarkan komunitas WNI. Imam Besar Masjid New York Syamsi Ali pun langsung meminta agar pemerintah Indonesia mengeluarkan sikap atas adanya diskriminasi terhadap tujuh negara Islam.
Menurut Syamsi, diskriminasi Trump tidak boleh ditolerir. Dia mengingatkan bahwa Amerika jelas adalah “melting pot”, negara yang menjadi pertemuan para imigran sejak awal berdirinya. Bahkan Presiden Trump dan ibu negara AS Melania juga termasuk pendatang.
Sementara itu, Suci Brooks (31), WNI yang menetap di Amerika Serikat mengakui belum ada perubahan yang mereka rasakan pascakebijakan anti imigran itu. Namun demikian, Suci masih tetap merasa was-was apalagi warga Indonesia berasal dari negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia.
Beleid blokir visa tujuh negara muslim oleh Presiden ke-45 AS itu tak lama direspons keras oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di dalam negeri. Wapres yang akrab disapa JK mengingatkan bahwa Indonesia akan protes soal aturan baru itu. Upaya ini perlu dilakukan karena Indonesia juga anggota aktif Organisasi Kerja sama Islam (OKI).
