- REUTERS/Muhammad Hamed
“Jangan pernah meremehkan kami, jangan coba-coba,” kata Trump saat mengancam Korut sebagaimana dilansir laman BBC.
Tak berhenti soal Korut, pada awal Desember 2017, Trump kembali mengeluarkan kebijakan yang kontroversial. Keputusan mengejutkan itu adalah soal pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hal ini menggebrak dunia mengingat proses damai antara Palestina dan Israel diklaim berproses dan mencatut Yerusalem milik Israel sama artinya dengan menafikan posisi Palestina.
Keputusan soal Yerusalem ini lantas menuai protes dari dunia. Demontrasi besar-besaran berlangsung di depan kantor Kedubes AS di banyak negara khususnya negara mayoritas muslim seperti di Indonesia. Unjuk rasa besar-besaran juga berlangsung di Palestina dan Tepi Barat yang mengecam keputusan Trump yang dianggap tak adil. Demonstrasi itu bahkan kerap berujung ricuh hingga memakan korban jiwa. Tak sedikit korban yang menderita luka-luka.
[Baca juga: 620 Warga Palestina Ditangkap Sejak Klaim AS soal Yerusalem]
Bola panas Yerusalem kembali bergulir tatkala sebagian besar negara di sidang khusus Majelis Umum PBB dalam pemungutan suara memilih tak memihak AS soal klaim ibu kota Israel. Ada 128 suara menolak klaim AS sementara 9 suara menerimanya. Lainnya yaitu 35 negara menyatakan sikap abstain.
Hasil pemungutan suara itu lalu berimbas pada sikap AS di bawah Trump yang kecewa pada PBB. AS menyatakan bakal memangkas anggaran besar kontribusi negaranya selama ini ke badan-badan dunia di PBB.
Rohingya, Tragedi Kemanusiaan
Kekerasan masif terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar, juga menjadi kabar yang sangat menarik perhatian masyarakat dunia tahun 2017 ini. Militer Myanmar dan kelompok fanatik Buddha di negara tersebut membakar desa-desa kaum Rohingya. Buntutnya, hingga 600 ribu etnis Rohingya lalu keluar dan terusir dari negara itu. Sebagian besar mereka mengungsi ke Bangladesh.
Atas kekerasan dan pembantaian ini, puluhan ribu orang diperkirakan tewas. PBB bahkan menyebutkan bahwa memang terjadi pembersihan etnis di Myanmar. Sayangnya, State Counsellor Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang sebelumnya dikenal sebagai peraih Nobel Perdamaian dan pejuang demokrasi, justru bergeming menyaksikan situasi di negerinya itu.
