Kita Bisa tapi Butuh Dukungan Pemerintah
- VIVA/Muhamad Solihin
Oh iya. Dengan Pindad kita ada proyek alat komunikasi. Tank -tanknya Pindad itu kita yang pasangin alat komunikasinya. Dengan PTDI software data link, dengan PT PAL kerja sama project compact management system-nya.
Selanjutnya, membangun pabrik radar..
Bagaimana dengan perkembangan technopark?
Technopark itu kita jadikan empat step ya. Mulai dari tahun 2015 step pertama bangun untuk pabrik peralatan defense itu sudah selesai. Tahun 2016 kita stop dan review lagi design-nya. Kita cek lagi biaya investasinya, terus mulai lagi 2017 kemarin itu membangun service area-nya. Jadi untuk visitor room itu sudah selesai. 2019 step tiga kita bangun pabrik radar di tahun ini. Kan tujuh program prioritas itu salah satunya radar, dan radar itu belum ada yang pegang, nah kita ditugaskan untuk menjadi kreator industri radar nasional. Jadi di technopark nanti ada dua area, satu itu area untuk edukasi. Kedua area untuk industri.
Apakah PT Len juga mengalami kendala terkait industri hulu?
Iya betul. Apalagi kita elektronik. coba cari industri hulunya ada nggak semua di sini? Nggak ada kita. Semuanya masih impor. Sekarang ngomong solar panel misalnya, pabrik kita cuma merakit menjadi panel. Solar sel-nya masih beli dari luar.
Tidak ada rencana dari hulu sampai hilir ditangani oleh PT Len?
Maunya sih gitu. Cuma kan masalahnya investasinya tidak sedikit itu. Ada skala ekonomis yang harus dipenuhi.
Penandatanganan kerja sama PT Len dengan Waskita Karya
Apakah ada target khusus dari Presiden Jokowi?
Kalau dari presiden secara khusus nggak ada.
PT Len kan industri strategis. Apakah tidak ada perlakuan khusus dari pemerintah?
Kita tidak minta proteksi dan Presiden sudah menyampaikan itu, tapi insentif bagi pengguna energi baru terbarukan. Mobil listrik, solar sel itu mestinya ada, minimal dari pajak. Pajaknya mobil biasa dengan mobil listrik jangan sama dong. Karena dia menolong pemerintah dari segi energi. Kenapa tidak kita berikan insentif. Kita lagi dorong kepada teman-teman di DPR agar ada payung hukum atau undang-undangnya.
