Tarik-menarik Kewenangan Hambat Pertumbuhan Batam

Kepala Otoritas Batam, Edy Putra Irawady
Kepala Otoritas Batam, Edy Putra Irawady
Sumber :
  • VIVA/Muhamad Solihin

VIVA – Pemerintah akhirnya menunjuk Edy Putra Irawady sebagai kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. Staf khusus Menteri Koordinator Perekonomian ini diberi mandat untuk menyelesaikan ‘kisruh’ dualisme di Batam.

Pria kelahiran Kualatungkal, 5 Oktober 1957 ini akan mengelola BP Batam sebelum diserahkan kepada wali kota Batam. Pemerintah tengah menyiapkan amendemen aturan baru, agar penyerahan BP Batam kepada wali kota Batam segera dapat dilakukan.

Pemerintah akan mengalihkan kewenangan BP Batam ke Pemerintah Kota Batam. Hal ini dilakukan usai pemerintah mendapat laporan dari dunia usaha dan pernyataan dari Kementerian Luar Negeri terkait dualisme di Batam.

Kepada VIVA, jebolan George Mason University, Amerika Serikat ini menuturkan bahwa saat ini terjadi tarik-menarik kewenangan di Batam. Hal ini membuat iklim investasi di wilayah perdagangan bebas itu terganggu.

Kondisi itu diperparah dengan regulasi yang tumpang tindih. Akibatnya banyak investor yang kabur dari pulau yang ditetapkan sebagai Free Trade Zone (FTZ) tersebut.

Berikut penuturan pria yang hobi main musik dan menciptakan lagu ini di sela rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta beberapa waktu lalu. 

Bisa dijelaskan sejarah didirikannya Otorita Batam?

Tahun 1971 itu sebenarnya sudah mulai pengembangan Pulau Batam untuk mendukung kegiatan offshore Pertamina. Waktu itu Pulau Batam masih sekitar 6.000-an hektare dan sekitar 21 dusun. Nah, baru pada tahun 1974 menjadi kawasan industri. Sudah mulai banyak masuk investasi.

Lalu?

Lama kelamaan Batam berkembang dan menjadi kawasan otorita. Investasi dan pembangunan di sana terus berkembang. Pada tahun 2000-an mulailah dibentuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Jadi tahun 1971-1974 itu perkembangan Pulau Batam menjadi kawasan industri. Kemudian tahun 1978 sebagai Bondet. Itu sudah ada kawasan industri, pergudangan, ada pelelangan dan lain sebagainya. Jadi berubah-ubah memang, dari satu pulau kemudian bertambah-bertambah. Nah tahun 2000 baru masuk menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas itu atau otorita. 

Perubahan itu berdasarkan apa?

Berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2000 dan ditegaskan dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2000, sehingga Batam menjadi salah satu kawasan perdagangan bebas. Kemudian pada tahun 2007 otorita itu berubah menjadi Badan Pengusahaan Batam. 

Halaman Selanjutnya
img_title