- REUTERS/Dylan Martinez
Selama berkuasa, dari 1980 sampai 2013, Beatrix selalu berperan pada pembentukan kabinet. Dia selalu menentukan partai-partai mana yang berkoalisi membentuk pemerintahan. Peran terbesarnya terlihat pada tahun 1990an, ketika Belanda diperintah oleh kabinet ungu yang untuk pertama kalinya dalam sejarah tidak menyertakan partai kristen demokrat CDA.
Semula, partai buruh PvdA dan partai konservatif VVD sudah gagal berunding membentuk koalisi, tapi Beatrix menghendakinya, koalisi ungu itu harus ada. Maka lahirlah kabinet ungu di bawah Perdana Menteri Wim Kok yang berkuasa selama dua periode.
Pada dua kabinet terakhir, yaitu Kabinet Rutte I dan Rutte II, justru peran Beatrix disingkirkan sama sekali oleh politisi Belanda. Mereka tidak menghendaki ratu berperan dalam pembentukan kabinet. Perundingan pembentukan koalisi berlangsung tanpa secuilpun peran ratu. Inilah yang tampaknya menyebabkan Beatrix berkeputusan untuk berabdikasi. Ia emoh monarki seremonial.
Sekarang Belanda diperintah oleh Raja Willem-Alexander. Dalam wawancara menjelang penobatan dia sudah menyatakan tidak keberatan dengan sistem monarki seremonial, raja yang tidak punya peran politik sama sekali, asal semuanya berlangsung secara demokratis. Mungkin itulah bentuk monarki abad 21 ini, yang jelas itu sudah terjadi di Swedia.
Akhir tahun ini, di bawah raja baru, Belanda akan memperingati 200 tahun monarki. Seabad silam, nenek moyang kita di Hindia Belanda disuruh ikut merayakan 100 tahun monarki di Belanda. Tapi ada satu peristiwa besar yang waktu itu memusingkan Gubernur Jenderal Alexander Idenburg. Maklum Soewardi Soerjaningrat memprotes peringatan itu lewat pamfletnya yang berjudul “Als ik eens Nederlander was” (seandainya saja aku ini orang Belanda). Sebaliknya, bagi kita, itulah momentum penting dalam sejarah nasionalisme Indonesia.
)* Joss Wibisono adalah mantan wartawan senior Radio Nederland, bermukim di Belanda.