VIVAnews - Menko Polhukam Djoko Suyanto menepis khawatiran akan adanya Pangkokamtib model baru dengan adanya Badan Nasional Antiteror dan Majelis Keamanan Nasional. Pembentukan badan ini muncul dalam Rekomendasi National Summit.
"Seperti yang saya ucapkan, jaminannya adalah saya, tidak perlu ada kekhawatiran, itu tidak perlu dan tidak akan pernah terjadi," tegas Djoko di Jakarta, Sabtu 31 Oktober 2009.
Yang penting, kata Djoko, terorisme berada dalam desk anti teror yang ada di bawah Kementrian Polhukam. Masalahnya terorime juga mencakup berbagai masalah komponen masyrakat di luar Kementerian Polhukam. "Kalau hanya berada di bawah Kementrian Polhukam kewenangannya terbatas. Tidak bisa mencakup Depag, Depkominfo dan lembaga-lembaga lain," katanya.
Karena itu, Badan tersebut nantinya untuk menampung peran dari keseluruhan masyrakat dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Dalam upaya penindakan, kata dia jauh lebih mudah. Polri sudah berjalan dan sudah berhasil. "TNI ikut didalamnya, elemen-elemen lain ikut dalam upaya-upaya itu. Tapi yang susah kan pencegahan," katanya.
Penaganan terorisme, kata dia, juga mengharuskan peran elemen-elemen yang lain untuk bersama-sama dalam upaya pencegahan. "Yang penting itu, jadi jangan khawatir ada Pangkokamtib model baru, tidak ada itu," tegasnya.
Bagaimana bentuk konkret badan ini, Polri masih akan membahasnya bersama DPR dan pihak lain. Yang pasti program itu masuk program jangka panjang karena tidak mungkin diselesaikan dalam 100 hari.
"Mungkin berapa bulan atau tahun nanti terbentuk nanti akan diuji di DPR. Kemudian nanti akan diuji pada kelompok masyarakat yang lain," kata dia.
Sebelumnya Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Adnan Buyung Nasution, menentang gagasan membentuk Badan Nasional Antiteror dan Majelis Keamanan Nasional yang muncul dalam National Summit 2009
Menurut Buyung, soal terorisme di Indonesia sudah cukup ditangani oleh kepolisian saja. "Tinggal kita lebih memperkuat polisi saja, tak perlu membentuk badan itu," kata pengacara senior ini lagi.
Jika badan itu terbentuk, menurut Buyung, negeri ini akan menjadi runyam. "Memerlukan biaya lagi, dan akan membentuk sebuah kewenangan badan yang luar biasa lagi," katanya. "Badan itu, tentu saja akan meminta kewenangan-kewenangan yang lebih lagi.
Buyung menilai, badan itu akan sama dengan Kopkamtib di masa Orde Baru nantinya. "Bedanya, Kopkamtip menangani subversif, badan ini menangani teroris," katanya. "Ini akan membahayakan demokrasi, dan hukum kita. Itulah sebabnya saya menolaknya dengan tegas."
VIVA.co.id
30 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak akhirnya buka suara usai tim asuhannya dibekuk oleh PSS Sleman di pekan ke-34 Liga 1. Persib Bandung vs PSS Sleman berlangsung di Sta
PIALA ASIA U-23 AFC 2024: Sri Sultan HB X Lesehan bersama Ribuan Warga Nobar Timnas U-23
Wisata
26 menit lalu
Kecintaan Sri Sultan Hamengku Buwono X terhadap sepak bola, menjadi salah satu alasan Gubernur DI Yogyakarta ini, untuk menggelar acara ‘nonton bareng’ babak semifinal
Tinjau Lokasi Banjir Langganan Sekda Depok Supian Suri Dapat Dukungan Warga untuk Maju ke Pilkada
Siap
35 menit lalu
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok tiba di wilayah Bulak Barat, Kelurahan Cipayung, pada hari ini Selasa 30/04/2024 guna meninjau lokasi banjir langganan di wilayah ter
DRAKOR: Han So Hee dan Jeon Jong-Seo Dikonfirmasi Untuk Drama Noir Baru Berjudul ‘Project Y’
Wisata
38 menit lalu
‘Project Y’ adalah drama noir yang berlatar di distrik Gangnam Seoul yang mengikuti ambisi berani dua teman seumuran untuk mencuri emas batangan senilai 8 miliar won.
Selengkapnya
Isu Terkini