VIVAnews - Departemen Keuangan menyatakan rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Diponegoro, Jakarta, adalah milik negara.
"Rumah dinas Wakil Presiden itu milik negara," ujar Dirjen Kekayaan Negara, Departemen Keuangan, Hadiyanto kepada VIVAnews di Jakarta, Rabu, 3 Desember 2008.
Namun, menurut Hadiyanto, pengelolaan dan pendaftaran rumah dinas Wapres memang berada di bawah pengelolaan Sekretariat Negara. Jadi, tidak langsung di bawah Departemen Keuangan.
Tim Koordinasi, Monitoring, dan Supervisi Pelaksanaan Inventarisasi Penertiban Barang Milik Negara Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah rumah negara belum ditetapkan statusnya.
Dari data yang diterima VIVAnews, disebutkan rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Diponegoro masih belum jelas status kepemilikannya. Apakah termasuk rumah negara atau bukan.
Menurut Wakil Ketua bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Haryono Umar, komisi akan membentuk tim untuk menentukan status rumah yang saat ini dihuni pejabat negara. "Kami berjuang keras mengembalikan aset ke negara," ujar Haryono.
Komisi sudah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sekitar Rp 190 miliar akibat aset negara yang tidak digunakan sesuai dengan aturan.
Terpopuler: BYD Minta Maaf ke Konsumen, Mengecas Mobil Listrik Cuma 10 Menit
Berita yang membahas mengenai BYD minta maaf ke konsumen dan mengecas mobil listrik cuma 10 menit, banyak sekali dibaca sehingga menjadi terpopuler di kanal VIVA Otomotif
