- Antara
VIVAnews - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan agar panitia seleksi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak calon dari unsur polisi dan jaksa. Namun, usulan ini ditolak Ketua Pansel KPK Patrialis Akbar.
Menurut Patrialis, pansel tidak akan membedakan latar belakang karier karena rentan kesan diskriminatif. "Jangan antipati. Itu sama juga kita memusuhi satu institusi," kata Patrialis kepada wartawan di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat, 6 Agustus 2010.
Menurutnya, semua pihak, termasuk ICW, harus menghormati seluruh calon tanpa memandang institusinya. Tak hanya itu, Patrialis juga tak sependapat dengan penolakan ICW terhadap calon yang pernah membela koruptor. "Saya tidak sependapat," ujar Patrialis.
Menurut mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN), seorang advokat memiliki kewajiban membela perkara yang ditanganinya tanpa melihat subjek yang dibela, termasuk seorang koruptor. "Jika dia menolak, dia melanggar UU. UU Advokat kan seperti itu. Dia mau bela koruptor, pembunuh, itukan tugasnya untuk mendudukkan sebuah perkara. Masa itu salahnya pengacara," ujarnya.
Koordinator Divisi Hukum ICW Febri Diansyah menambahkan, dalam pertemuan terakhir dengan pansel, ia menyampaikan 11 kriteria calon pimpinan KPK versi ICW. Termasuk penolakan atas calon yang berlatar belakang polisi, jaksa dan advokat yang membela kasus korupsi. (sj)
Gak Ada Takutnya, Maling Curi Mobil Dinas Brimob Polda Papua saat Parkir di Bandara Sentani
Pencurian mobil dinas Brimob saat personel Satbrimob Polda Papua hendak menjemput anggota Satgas Damai Cartenz di Bandara Sentani, Jayapura.
