VIVAnews - Meski sudah mengundurkan diri dari kontrak kerja samanya dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, PT Sarana Rekatama Dinamika tidak menutup kemungkinan revisi kontrak kerja sama sistem administrasi badan hukum.
Hotma Sitompoel selaku kuasa hukum PT Sarana Rekatama mengatakan jika memang ada pelanggaran hukum di dalam kontrak itu, maka ia menawarkan untuk diperbaiki.
"Mari duduk bersama dan selesaikan masalah ini dengan perdata," ujar Hotma kepada wartawan, Kamis 8 Januari 2009. Ia menolak jika sisminbakum dikatakan sebagai pungutan liar karena berlandaskan kontrak kerja sama.
Selain itu, Hotma juga menilai Kejaksaan Agung harus membuka status penyitaan peralatan sistem administrasi badan hukum agar alat tersebut bisa digunakan. "Kalau dalam penyitaan ternyata alat itu digunakan, maka itu melanggar hukum," kata Hotma.
Polisi Bongkar Home Industri Narkoba Sintetis di Perumahan Mewah Sentul
Polisi membongkar home industri narkoba berjenis sintetis di kawasan perumahan mewah Mountain View Sentul City, Bogor Jawa Barat.
