VIVAnews - Anggota Panitia Anggaran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rama Pratama menyatakan siap diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dugaan korupsi pembangunan pelabuhan di Indonesia bagian Timur.
"Silahkan. Dengan kapasitas saya sebagai panitia anggaran, saya mau mengungkapkan kasus ini kepada KPK," kata Rama kepada wartawan, Rabu 18 Maret 2009. Rama mengatakan ia akan mengemukakan semua yang ia tahu semasa jabatannya di panitia anggaran.
Pernyataan Rama itu sekaligus menanggapi tudingan Abdul Hadi Djamal, legislator Komisi Perhubungan. Menurutnya, pernyataan Abdul sudah masuk kategori kampanye hitam dan mendiskreditkan dirinya.
Terkait somasi PKS kepada Abdul Hadi, Rama menyerahkan prosesnya ke partai. "Masalah somasi bukan masalah saya pribadi," tambahnya.
Abdul Hadi Djamal yang juga tersangka dalam kasus suap pembangunan pelabuhan itu menyebutkan keterlibatan sejumlah nama rekan sejawatnya dalam kasus ini. Dua nama itu yakni Jhony Allen Marbun dan Rama Pratama. Abdul juga menyebutkan nama Anggito Abimanyu yang mewakili pemerintah ikut dalam pertemuan panitia anggaran pada 19 Februari 2009.
Pertemuan itu menghasilkan keputusan menaikkan dana stimulus untuk pembangunan infrastruktur dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 12,2 triliun. Sedangkan Wakil Ketua Panitia Anggaran Jhony Allen Marbun disebut Abdul Hadi sebagai inisiator dalam pertemuan informal di Hotel Ritz Carlton.
Gaji UMR Mahal, Restoran di New York Pekerjakan Warga Filipina Jadi Kasir Virtual Lewat Zoom
Kasir virtual yang baru-baru ini viral ini dioperasikan perusahaan Happy Cashier yang ditempatkan pada layar monitor di toko-toko di Queens, Manhattan, dan Jersey City
