Pertemuan Four Seasons Tidak Membahas Proyek

VIVAnews - Anggota Panitia Anggaran, Hasto Kristianto, mengaku dicecar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pertemuan informal di Four Seasons. Menurutnya, pertemuan itu hanya untuk mendengarkan alasan pemerintah menaikkan dana stimulus untuk infrastruktur..

"Tidak membahas proyek-proyeknya, karena sudah dibahas di komisi masing-masing," kata Hasto usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 16 April 2009. Hasto diperiksa sekitar lima jam oleh penyidik. Dia diperiksa sebagai saksi dari tersangka Abdul Hadi Djamal.

Hadi Djamal adalah tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia timur. Dia ditangkap bersama dengan pejabat Departemen Perhubungan, Darmawati Dareho, dan pengusaha Hontjo Kurniawan. Dari tangan mereka disita Rp 54,5 juta dan US$ 90 ribu. Uang dari dana stimulus itu diduga suap untuk proyek di Indonesia timur senilai Rp 100 miliar.

Hadi Djamal sebelumnya menyatakan bahwa sebelum DPR menyetujui kenaikan dana stimulus, ada pertemuan antara pemerintah dan DPR di Hotel Four Seasons pada 19 Fabruari 2009.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menjelaskan pemerintah beralasan pengeluaran dana stimulus itu untuk mengantisipasi krisis keuangan global yang juga melanda Indonesia. Pemerintah beralasan bahwa kondisi saat ini sudah dalam keadaan bahaya. "Di situ (pertemuan Four Seasons) pemerintah menjelaskan keterpaksaan emergency-nya," jelasnya.

Menurut Hasto, Fraksi PDI Perjuangan sempat protes kepada pemerintah karena belum mendapatkan keterangan resmi terlebih dahulu mengenai rencana menaikkan dana stimulus. Akhirnya pemerintah mengajak untuk bersama-sama bertemu undangan dari panitia sekretariat anggaran.

Anggota Komisi VI DPR itu mengakui dalam rapat, Panitia Anggaran hanya membahas masalah kenaikan dana stimulus yang diusulkan pemerintah. "Kami hanya melakukan sinkronisasi dan kami tekankan skala priooritas," jelasnya.

Hasto pun menegaskan dirinya tidak mengetahui kasus yang menimpa Hadi Djamal. "Proyek itu bukan domain Komisi VI," ujarnya.