Danpuspom TNI: Tidak Ada Prajurit yang Terlibat Bentrok di Pulau Rempang
- Istimewa/Viva Militer
Jakarta – Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda (Marsda) TNI Agung Handoko menegaskan, bahwa tidak ada prajurit TNI yang terlibat dalam bentrok fisik antara masyarakat dan aparat keamanan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau beberapa hari lalu.
Hal itu disampaikan Danpuspom TNI setelah dirinya memantau secara langsung ke Pulau Rempang untuk menjawab isu yang selama ini beredar di sosial media bahwa ada dugaan keterlibatan TNI dalam upaya pembebasan lahan di Pulau Rempang, Batam tersebut.
Jenderal bintang dua TNI AU itu juga menegaskan, bahwa kehadiran prajurit TNI di Pulau Rempang adalah untuk membantu aparat kepolisian jika memang dibutuhkan, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan di Pulau Rempang tersebut.
"Rempang yang jelas TNI tidak ada yang melakukan pelanggaran di sana. Kita tetep prosedur di belakang Polri," kata Danpuspom TNI Marsda TNI Agung Handoko di sela-sela Seminar Pertahanan Nasional di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 20 September 2023.
Danpuspom TNI menambahkan, saat ini anak buahnya masih berada di Pulau Rempang untuk memantau secara langsung guna mengantisipasi adanya pelanggaran yang mungkin bisa dilakukan oleh prajurit TNI dalam proses pembebasan lahan masyarakat di Pulau Rempang.
"(Personel Puspom TNI ada di Pulau Rempang) masih, untuk pendampingan sampai selesai target dari Pemerintah tanggal 28 September," ujarnya.
Untuk diketahui sebelumnya, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan Danpuspom TNI membuat tim khusus Polisi Militer tiga Matra untuk turun langsung ke Pulau Rempang pasca terjadinya bentrok antara masyarakat dengan aparat kepolisian di sana.
Pengerahan tim khusus Puspom TNI itu, kata Yudo, untuk memastikan tidak ada anggota TNI yang terlibat dalam sengketa kepemilihan lahan atau backing di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.
"Polisi Militer (POM) TNI kami turunkan, jangan sampai ada prajurit TNI yang terlibat, mungkin apa namanya provokator, atau mungkin punya lahan-lahan yang tidak sah di sana. Kami beri imbauan," kata Laksamana Yudo Margono di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa, 13 September 2023 lalu.
Sebagaimana diketahui pula, sejumlah kelompok masyarakat di Pulau Rempang bentrok dengan polisi pada Kamis pekan lalu, karena warga menolak pengukuran lahan untuk pembangunan Rempang Eco-City dari Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Pulau Rempang, yang luasnya kurang lebih 17.000 hektare, direncanakan menjadi kawasan ekonomi terintegrasi yang menghubungkan sektor industri, jasa dan komersial, residensial/permukiman, agro-pariwisata, dan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
