Megawati Singgung Netralitas TNI di Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud, Jenderal Maruli Angkat Bicara
- Istimewa/Viva Militer
Jakarta – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyikapi pernyataan keras Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mempertanyakan netralitas TNI AD dalam pesta demokrasi Pemilu 2024.
Orang nomor satu di Matra Angkatan Darat itu menegaskan, jangan pernah meragukan netralitas prajurit TNI dalam Pemilu 2024. Dia juga menekankan bahwa institusi TNI tidak akan pernah ragu dalam menindak atau memberikan sanksi apabila menemukan prajurit aktif TNI AD yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk soal netralitas TNI dalam Pemilu 2024.
Kasad pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak perlu takut untuk melaporkan kepada jajarannya apabila menemukan prajurit TNI AD yang terlibat atau bertindak tidak netral dalam kontestasi politik pemilu 2024.
"Ya kalau pendapat saya sih kalo memang tidak ada hal yang dilaporkan, saya menganggap itu tidak ada," kata KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak usai menghadiri Perayaan Natal 2023 TNI AD di Balai Kartini, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.
Mantan Pangkostrad itu kembali menegaskan, dia tidak segan-segan menindak tegas para prajurit TNI AD yang terbukti tidak netral dalam pesta demokrasi saat ini.
"Kalau memang mau resmi bisa laporan atau disampaikan. Ada kejadian di mana, kita akan coba tindaklanjuti nanti. Jadi kalau sekarang penyampaiannya intimidasi kita juga gak tau di mana (kejadiannya), sulit juga kan. Kita taunya kalo ada bukti suara, foto, ada saksi atau apa segala macem, ya mudah-mudahan kita bisa cepat ada dasarnya manggil orang gitu ya," ujarnya.
Lebih jauh dia mengisahkan, beberapa waktu lalu pihaknya juga merespon informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan ketidaknetralan salah satu prajurit TNI AD di Sorong, Papua. Dari informasi itu, lanjut Maruli, pihaknya langsung memanggil yang bersangkutan dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Saya pikir yang kita lakukan kemarin ada beberapa yang sudah kita langsung panggil yang sebetulnya sudah menunjukan bahwa kita itu cukup tegas untuk masalah Pilpres ini," kata Jenderal Maruli.
"Ya kan waktu itu di Sorong, itu ternyata anggota TNI yang sedang ada kegiatan di instansi lain. Langsung kita tarik kita tanya-tanya, bagaimana sebetulnya kejadian tersebut dan lagi dalam proses," tambahnya.
Kasus itu, lanjut Maruli, tidak ada laporan resmi yang masuk terkait dengan dugaan ketidaknetralan salah satu prajurit TNI AD di Sorong. Namun, kata Maruli, karena ada perkembangan informasi, maka pihaknya langsung bertindak melakukan pemeriksaan terhadap oknum prajurit TNI AD tersebut.
"Saya sampaikan tentang Papua kejadian di Sorong itu secara tertulis tidak ada laporan, tapi ada perkembangan ada ini kita panggil orangnya langsung berkoordinasi, ya kita tindak lanjuti langsung langsung. Itu kalau memang ada bukti. Ya kalau buktinya kata-kata, kita sulit yang mana ini yang anggota kita, yang mana yang mengancam," tuturnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri menyinggung tentang netralitas aparat TNI-Polri dalam Pemilu 2024 di hadapan ratusan ribu masa pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud di Gelora Bung Karno (GBK), pada hari Sabtu, 3 Februari 2024 lalu.
