DKI Bukan Satu-satunya, Daerah Ini Juga Hapus Denda Pajak Kendaraan
- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
Jakarta, VIVA- Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ternyata tidak hanya berlangsung di DKI Jakarta. Sejumlah pemerintah provinsi lain juga memberikan keringanan kepada pemilik mobil dan sepeda motor yang ingin melunasi kewajiban pajaknya.
Memasuki November 2026, setidaknya sejumlah daerah masih membuka program relaksasi pajak kendaraan. Bentuk keringanan yang diberikan cukup beragam, mulai dari penghapusan denda keterlambatan, pembebasan tunggakan pokok pajak, hingga potongan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Namun, setiap daerah memiliki aturan dan batas waktu berbeda. Bahkan, ada program yang memberikan penghapusan pokok tunggakan untuk tahun tertentu, bukan sekadar membebaskan denda.
Salah satunya Bali. Pemerintah Provinsi Bali memberikan keringanan berupa pembebasan pokok PKB tahun ketiga dan seterusnya. Pemilik kendaraan juga mendapatkan pembebasan denda PKB, opsen PKB, serta denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun sebelumnya.
Program tersebut berlaku sampai 11 November 2026. Artinya, pemilik kendaraan di Bali memiliki waktu terbatas untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.
Berikutnya ada Kalimantan Timur yang memberikan penghapusan denda keterlambatan PKB. Denda SWDKLLJ tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya juga mendapatkan keringanan. Program ini berlangsung hingga 22 November 2026.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuka program pemutihan mulai 2 sampai 30 November 2026. Keringanannya mencakup pembebasan pokok tunggakan PKB tahun ketiga dan seterusnya, penghapusan denda PKB, pembebasan pajak progresif, hingga keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua.
Di Jawa Timur, program pembebasan dan keringanan pajak daerah tahap kedua berlangsung hingga 30 November 2026. Pemerintah memberikan pembebasan sanksi administratif PKB dan pajak progresif. Ada pula insentif khusus bagi kelompok masyarakat tertentu, termasuk buruh dan masyarakat kurang mampu.
Riau juga memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan untuk menyelesaikan tunggakan. Program yang berlaku sampai 30 November 2026 tersebut mencakup penghapusan pokok tunggakan PKB tahun kedua dan seterusnya, denda PKB, serta denda SWDKLLJ tahun sebelumnya.
Keringanan juga tersedia di Kalimantan Selatan. Pemilik kendaraan bisa memperoleh pembebasan denda PKB dan SWDKLLJ. Selain itu, terdapat potongan PKB tahun berjalan sebesar 10 persen untuk mobil dan 20 persen untuk sepeda motor serta kendaraan roda tiga.