KPU Bicara Soal Contekan yang Dibawa Paslon Saat Debat Pilpres
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA – Pascadebat Pilpres pertama yang digelar pada Kamis 17 Januari 2019 kemarin, kedua pasangan capres-cawapres dikritik oleh sebagian masyarakat karena dianggap membawa contekan.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan meminta publik tidak mempersepsikan catatan atau dokumen yang dibawa oleh masing-masing paslon, sebagai sebuah contekan. Sebab, bisa saja dokumen yang dibawa ke atas panggung debat itu merupakan data krusial, terkait angka yang memang harus dijabarkan secara valid dan terverifikasi.
"Jadi janganlah mempersepsikan setiap catatan itu sebagai contekan. Bisa jadi para paslon itu membawa data. Misalnya dia mau menyebutkan data BPS, bagaimana itu menghafalnya," kata Wahyu di kawasan Guntur, Jakarta Selatan, Minggu 20 Januari 2019.
Wahyu menjelaskan, berdasarkan kritik dan saran yang masuk ke KPU pascadebat Pilpres putaran pertama kemarin, KPU dipastikan tidak akan memberikan kisi-kisi lagi kepada masing-masing paslon.
Namun, sekadar membawa catatan berisi data-data untuk mendukung argumen debat, merupakan sesuatu yang dianggap masih normal dan wajar bagi KPU.
"Cukup kisi-kisi tidak diberikan. Dengan abstraksi tidak diberikan, artinya sudah selesai itu. Tapi kalau paslon bawa data untuk menjelaskan, ya tidak apa-apa," kata Wahyu.
Wahyu menegaskan, dalam penyelenggaraan Debat Pilpres ke depan, KPU akan selalu melakukan evaluasi usai debat digelar, demi menampung kritik dan saran masyarakat atas penyelenggaraan debat capres-cawapres tersebut.
Sehingga, format debat diharapkan bisa lebih ideal dan efektif, demi menjawab sedemikian banyak keingintahuan masyarakat melalui argumen-argumen para paslon dalam tema debat yang tengah dibahas.
"Insya Allah kita (KPU) akan menyusun mekanisme dan format debat secara menyeluruh sebagai refleksi dari masyarakat luas, yang jauh lebih memungkinkan agar para paslon bisa menampilkan format terbaiknya. Kami mendengar, mengikuti, dan mengapresiasi segala kritik dan masukan kepada kami, karena KPU itu tidak baper," ujarnya.
Â
Bahlil: Saya yang Usulkan Pilpres 2024 Ditunda Ketika Jadi Menteri Investasi, bukan Jokowi
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia kembali pasang badan untuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bahwa dirinya yang mengusulkan ide agar menunda waktu Pemilih
