Utang Era Jokowi Dituduh Tak Produktif, TKN Berani Adu Data

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani.
Sumber :

VIVA – Kubu Prabowo-Sandi mengkritik Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap tidak menggunakan utang untuk hal yang lebih produktif. Jokowi dinilai berutang untuk menambal utang yang lain.

Codeblu Belum Bayar Utang Rp500 Juta, Aline Adita Ancam Bakal Sita Asetnya

Menanggapi tudingan ini, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Arsul Sani, membantahnya. TKN bahkan berani beradu data terkait masalah penggunaan anggaran ini.

Menurut Arsul, penggunaan anggaran era Jokowi harus dibandingkan dengan era Presiden ke-VI Soesilo Bambang Yudhoyono, sebab SBY menjabat selama dua periode full. Kalau dibandingkan dengan Presiden sebelum SBY, Arsul menilai itu tidak tepat

Viral Aksi Emak-emak di Makassar Mengamuk Sambil Ancam Pakai Parang Penagih Utangnya

"Mari beradu data saja. Yah kalau beradu data harus dengan model komparasi, katakan lah berapa jumlah utang, apakah mau diukur tahunan atau periode ya pada saat zaman pemerintahan sebelumnya," kata Arsul di Gedung DPR, Jumat 8 Februari 2019.

Arsul meyakini, utang yang digunakan untuk mencicil utang lainnya bukan hanya terjadi pada Presiden Jokowi saja. Namun pada Pemerintahan SBY itu juga diyakini terjadi.

Rasio Utang Pemerintah 2025 Ditargetkan Naik Jadi 40 Persen, Kemenkeu Buka Suara

"Jadi mari kita bertukar data secara keseluruhan penggunaan utang luar negeri itu seperti apa. Pasti yang namanya utang luar negeri itu pada masa pemerintahan pak SBY pun tidak semuanya digunakan untuk konsumtif atau untuk pembangunan infrastruktur. Pasti juga ada yang digunakan untuk mencicil utang yang jatuh tempo, ada yang digunakan untuk infrastruktur, buka saja," ujarnya

Selama ini, apa yang dituduhkan kubu Prabowo-Sandi hanya sebatas garis besarnya saja. Namun tidak pernah memberikan data secara terperinci mengenai perbandingan dengan pemerintahan sebelumnya.

"Selama ini 02 hanya berhenti pada jargon besarnya saja. Misalnya utang ternyata tidak dipergunakan untuk infrastruktur, tapi tidak juga dirilis datanya," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya