- VIVA.co.id/ Nur Faishal (Surabaya)
VIVA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang, yang juga pengacara pasangan calon Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, mengkritik keras format koalisi yang dibangun Partai Gerindra. Kritik ini sekaligus Yusril menjawab pernyataan politisi Partai Gerindra Habiburrokhman, yang mengkritik sikap Yusril menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf.
Habiburrokhman mempersoalkan Yusril yang menyamakan format koalisi Indonesia, terutama para pendukung Prabowo-Sandi, dengan sistem di Malaysia. Habiburrokhman menilai, salah Yusril membandingkan.
"Saya tentu paham sistem pemerintahan Malaysia dan sistem pemerintahan Indonesia. Tidak pernah saya menyamakannya. Tetapi dalam hal membentuk “koalisi” (yang sebenarnya tidak ada dalam sistem presidensial) perbandingan dengan Malaysia itu akan banyak membantu dalam menyusun “koalisi” dalam pemilu serentak di Indonesia," kata Yusril, dalam siaran persnya, Kamis, 8 November 2018.
Maka, kata Yusril, perlu duduk bersama antarpartai pendukung atau koalisi. Menurutnya, itu sudah dia sarankan untuk membicarakan format koalisi.
Alasan Yusril, sebab partai-partai hanya diajak koalisi memenangkan Prabowo-Sandi sementara di sisi lain Pilpres dan Pileg bersamaan, maka pembagian dapil menjadi tidak jelas. Maka dia mencontohkan koalisi di Malaysia.
"Di suatu dapil di Malaysia tidak akan terjadi tabrakan antara sesama partai koalisi. Katakanlah UMNO atau Pakatan Harapan, karena kesepakatan telah dibangun lebih dahulu," kata Yusril.
Berbeda halnya dengan di Indonesia. Ia mencontohkan, parpol pendukung dan pengusung Prabowo-Sandi. Walau sama sama mendukung capres-cawapres yang sama, tapi di dapil justru para calegnya bertarung. Padahal, mereka sudah all out memenangkan pasangan itu. Hal itu terjadi, menurut Yusril, karena di tataran koalisi, tidak ada pembahasan.
"Nanti yang akan terjadi adalah Prabowo Sandi menang pilpres, tetapi dalam pileg yang sangat diuntungkan adalah Gerindra, yang kemungkinan akan menjadi partai nomor 1 atau nomor 2. Partai-partai anggota koalisi yang lain bisa babak belur. Ini saya saya katakan dalam Pileg di Dapil, PBB bisa “digergaji” sama Gerindra," ujar pakar hukum tata negara itu.
Maka, ia berharap agar ketua tim pemenangan Prabowo-Sandi bisa mengundang semua ketua partai guna membahas masalah ini.
"Namun kalau ketua koalisi tidak pernah mau membahas masalah ini, saya menganggap ketua koalisi hanya mau enaknya sendiri, tanpa peduli dengan nasib peserta koalisi lainnya," lanjut Yusril.
Ia mengaku, persoalan ini sudah lama ia sampaikan. Bahkan, melalui cawapres Sandiaga Uno. Hanya saja, tidak pernah ada tanggapan atau respons balik.
Tidak hanya itu. Yusril juga mengaku, sudah mengutus pimpinan PBB yang lain yakni MS Ka'ban dan Gerry Noor bertemu Habib Rizieq Shihab untuk membahas persoalan ini.
"Hasilnya, sejumlah tokoh dan ulama merumuskan “draf aliansi” di rumah KH A Rasyid Abdullah Syafii. Draf itu dilaporkan ke HRS oleh Munarman dan dikirimkan tanggal 13 Oktober 2018 ke Pak Prabowo untuk direspons. Hingga kini tidak ada respons apapun dari beliau," kata Yusril.
Yusril sengaja mengomentari pernyataan Habiburrokhman lantaran ingin masyarakat tahu, apa yang menjadi latar belakang perbedaan sikap dirinya dengan koalisi Prabowo-Sandi.
"Saya sengaja menulis ini menaggapi apa yang ditulis oleh Saudara Habiburrokhman, supaya masyarakat tahu latar belakang mengapa saya pribadi berpendapat koalisi yang ingin dibangun di bawah pimpinan Partai Gerindra itu tidak jelas format dan arahnya," tutur Yusril. (ase)
