- VIVA.co.id/Anwar Sadat
VIVA – Calon Presiden RI nomor urut 02, Prabowo Subianto mengaku sedih dengan demokrasi di Indonesia yang mengalami pengkerdilan atau stunting. Sebab, beberapa kali dia mengetahui ada masyarakat yang menggunakan haknya untuk beropini di media sosial, justru malah diburu.
Prabowo juga menambahkan, wujud pengkerdilan demokrasi di Indonesia selain itu adalah adanya beberapa tokoh agama yang tidak diperkenankan memberikan orasi karena dicap radikal. Bahkan, dia sendiri saat ini dilabeli sebagai pendukung Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
"Ini adalah sebuah pelanggaran yang mencolok dan menyedihkan dalam hak-hak dasar warga negara. Kami memiliki ulama yang tidak diizinkan memberikan orasinya, karena dicap sebagai ekstremis. Saya sendiri telah diberi label sebagai pendukung ISIS, yang berjuang untuk kekhalifahan," kata Prabowo di Hotel Shangri La Jakarta Pusat, Rabu 21 November 2018.
Menurut Prabowo, tuduhan tersebut yang dialamatkan kepadanya salah sasaran. Mantan Danjen Kopassus itu membantah,jika diberi cap sebagai pendukung ISIS dan gerakan ekstrem.
"Jenis tuduhan seperti ini betul-betul bertentangan dengan kenyataan yang ada. Saya memimpin partai yang multiras. Sumpah partai saya adalah untuk membela Pancasila, semua ras, dan semua agama," ujarnya.
Menurutnya, dalam tahun politik seperti ini, demokrasi di Indonesia juga harus lebih diperhatikan. Sebab, pihaknya menemukan Daftar Pemilih ganda yang dapat menciderai proses demokrasi Tanah Air.
"Sekarang, ada kontroversi dalam pemilihan umum, karena ada sekitar 30 juta nama yang tidak bisa dibuka. Bahkan, satu juta nama yang tidak terhitung saja sebetulnya merupakan pelanggaran, ini merupakan penghinaan terhadap demokrasi yang nyata," ujarnya. (asp)
Megawati Belum Putuskan soal Usulan Kerja Sama dengan Prabowo
Ketua DPP PDIP Said Abdullah merespons pernyataan sejumlah pihak yang medorong kerjasama antara PDIP dengan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih 2024-2029.
