Kubu Prabowo Temukan 1,6 Juta Potensi Data Pemilih Ganda

Data ganda e-KTP
Sumber :
  • ANTARA/Andika Wahyu

VIVA – Tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kembali menemukan adanya potensi data pemilih ganda. Sebanyak 1,6 juta data ganda diserahkan kubu Prabowo kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas

"Dari data yang kami terima, kami masih temukan 1.686.837 potensi ganda," ujar Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis malam, 13 Desember 2018.

Muzani mengatakan, potensi data ganda ini ditemukan dari data pemilih tetap hasil perbaikan ke-1 (DPTHP-1). Namun, empat digit angka nomor induk kependudukan (NIK) pada data tersebut masih ditutupi bintang.

Prabowo Kaget Ada Pemuda Ngaku Siap Mati untuknya di Pilpres 2019: Saya Suruh Pulang!

"DPTHP-1 KPU telah menyerahkan 186.832.449, itu kami terima meskipun empat angka NIK masih ditutup. Apakah mungkin (potensi ganda) karena masih ditutup empat angka NIK," katanya.

Menurut Muzani, potensi ganda terbesar terdapat pada provinsi di daerah Jawa. Dia meminta KPU kembali mengecek data tersebut.

Prabowo Cerita Tak sampai Satu Jam Putuskan Terima Ajakan Jokowi Gabung Kabinet

"1,6 juta, itu terbesar ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Setiap provinsi ada. Potensi itu apakah benar atau tidak, kami sudah serahkan oleh KPU untuk dicermati. Kami juga akan mengecek itu besok (hari ini), di kantor ini apakah benar atau tidak," tutur Muzani.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, pihaknya tetap menerima temuan dari parpol. KPU juga akan bersama-sama melakukan pengecekan dengan membuka seluruh NIK pada data pemilih.

"Besok (hari ini) kami akan tetap menindaklanjuti temuan-temuan yang disampaikan malam ini (Kamis malam), besok (hari ini) KPU juga akan membuka diri, membuka data untuk bisa dicermati dan dilihat bersama-sama antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu," kata Arief. (art)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya