- ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
VIVA – Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno, turut merespons defisit neraca perdagangan Indonesia yang melebar pada November 2018 menjadi US$2,05 miliar, lebih besar dari bulan sebelumnya yang senilai US$1,82 miliar. Menurut Sandiaga hal ini sangat memprihatinkan.
"Ya saya sangat prihatin dan ini sudah terprediksi oleh kita karena melemahnya ekspor diiringi dengan membengkaknya impor," kata Sandiaga Senin malam 17 Desember 2018.
Sandiaga juga menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang mengatakan melebarnya defisit neraca perdagangan lebih dipicu iklim perekonomian global yang saat ini masih tidak kondusif. Menurut Sandi, hal ini memang di luar kendali Indonesia.
Namun, dia menyarankan mestinya Indonesia memperkuat ekonomi dalam negeri, sehingga apa yang terjadi dengan ekonomi global tidak berpengaruh banyak bagi kondisi ekonomi Tanah Air. Indonesia tidak boleh terombang ambing dengan agenda perang dagang yang dimainkan oleh Amerika Serikat dan Tiongkok.
"Intinya, kita harus menari di genderang sendiri. Jangan kita menari di genderangnya AS dan Tiongkok. Kita harus bangun kekuatan kita dan ini salah satu kesempatan baik kita memperbaiki internal ekonomi kita dengan melakukan reformasi struktural," ujar Sandiaga.
Mantan Wagub DKI Jakarta itu yakin Menkeu Sri sangat paham apa yang harus dilakukan dalam kondisi ekonomi yang seperti ini. Namun, menurut Sandi, Sri tidak dapat berbuat banyak karena tidak ada kepemimpinan yang tegas dari pemimpin Indonesia saat ini.
"Ibu Sri Mulyani sudah tahu. Tapi Ibu Sri perlu pemerintahan yang kuat dengan kepemimpinan yang tegas seperti Pak Prabowo untuk menjalankan," kata Sandi
Dia pun menegaskan apa yang dinyatakannya bukan sekedar gurauan. Keahlian ekonomi yang dimiliki Sri Mulyani, lanjut Sandiaga, harus diiringi dengan sosok pemimpin negara yang tegas sehingga reformasi struktural dapat dilakukan dan dapat memberi dampak positif bagi rakyat Indonesia.
"Serius, kalau Pak Prabowo itu jadi bosnya Bu Sri Mulyani, itu reformasi struktural akan jalan. Karena butuh kepemimpinan yang kuat dengan pola kepemimpinan yang tegas. Tidak gampang diubah-ubah, karena kepentingan-kepentingan yang non-struktural dan kepentingan politik. Tentunya ini yang harus jadi landasan kita," ujarnya. (ren)
