Wapres Bersyukur Rakyat Indonesia Ribut soal Politik Cuma di Medsos

Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sumber :
  • Fajar GM/VIVA.co.id

VIVA – Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia memiliki suatu sistem kebersamaan yang kuat. Hal itu ditunjukkan dengan sikap politik yang mampu saling menghargai di kehidupan nyata.

DKPP Ungkap Laporan Pelanggaran Pemilu 2024 Terbanyak dari Provinsi Papua

Namun, diakui JK, di tahun politik ini masyarakat sering 'ribut' di media sosial; mereka saling serang karena berbeda pendapat. 

"Kita bersyukur, yang ribut hanya di dunia media sosial. Tapi tidak lapangan. Di lapangan orang tersenyum ketawa, tapi memang agak ributnya di media sosial," kata JK dalam forum pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan 2019, di Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

PPP Klaim Suara Partai Hilang di Dapil Jatim, Pindah ke Partai Garuda

Berbeda dengan Filipina saat ada pemilu, banyak warga yang meninggal dunia akibat berkonflik. Begitu pula negara seperti Pakistan dan beberapa negara lainnya. Namun, menurutnya, Indonesia adalah negara yang mendukung kegiatan politik dan ekonomi.

"Kita ada suatu sistem dimana ekonomi dan politik memang saling berpengaruh, tapi tidak dalam hal yang negatif. Politik berjalan dengan sistemnya, ekonomi berjalan dengan sistemnya sendiri." katanya.

Prabowo Pastikan Tak Ada Waktu Terbuang Sia-sia selama Masa Transisi Pemerintahan

Bahkan, menurut mantan ketua umum Partai Golkar itu, politik di Indonesia justru bisa mendorong perekonomian, terutama konsumsi masyarakat yang mendorong kegiatan ekonomi.

"Kita bayangkan saja ada 800 ribu TPS (tempat pemungutan suara). Berapa saksi, mungkin sepuluh saksi satu TPS. kalau mereka mendapat rata-rata 200 ribu satu orang, berapa triliun uang keluar untuk meningkatkan uang di masyarakat," katanya berhitung. 

"Jadi,” JK menyimpulkan, “politik itu juga suatu dorongan ekonomi, bukan hanya kepentingan politik belaka.” (mus)

Gedung KPU (Komisi Pemilihan Umum)

KPU Penuhi Hanya Dua dari Enam Permohonan ICW terkait Transparansi Sirekap

KPU RI hanya memenuhi dua dari enam permohonan ICW terkait transparansi Sirekap dan Sikadeka karena berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan informasi pribadi.

img_title
VIVA.co.id
29 April 2024