- ANTARA FOTO/HO/Puskom Kemhan-Juli Syawaludin
VIVA – Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo-Sandiaga, Ahmad Muzani menanggapi pernyataan Menhan Ryamizar,d yang menyatakan kalau dirinya tak mendukung Jokowi sama dengan pengkhianat yang harus ditembak mati.
Ia menilai, pernyataan tersebut tak etis, karena seharusnya Ryamizard netral.
"Tidak etis, apalagi Menhan itu menteri yang bukan dari parpol. Menhan adalah Menteri Pertahanan yang menanggungjawabi bidang pertahanan, kementerian yang netralitasnya harus dijaga," kata Muzani di gedung DPR, Jakarta, Kamis 17 Januari 2019.
Ia menilai, posisi Menhan sama seperti Kapolri dan Panglima TNI. Ia bisa memahami, bila yang menyatakan hal tersebut menteri dari partai politik (parpol).
"Tapi menteri itu bukan dari parpol dan bidangi pertahanan, yang menurut saya fungsinya sangat strategis sekali," kata Muzani.
Ia pun mempersilakan, bila memang Menhan memiliki keberpihakan hati dan pandangan pikiran. Tetapi, menteri bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan pada Presiden.
"Sebagai seorang menteri, bukan bertanggung jawab kepada capres. Ke Presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai menhan. Kalau ada menteri yang berpihak, itu ada kewajiban parpolnya," kata Muzani.
Ia merasa, semua kekuatan Jokowi dikerahkan. Padahal, survei-survei menyebut Jokowi unggul. "Katanya sudah unggul surveinya tapi kok begitu, mestinya engga begitu begitu," kata Muzani.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu secara terang-terangan menyatakan dukungannya kepada calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.
Dia pun menegaskan, jika ia tidak memilih Jokowi, sama artinya dia sebagai pengkhianat. Sebab, sudah jadi menteri sejak awal kabinet kerja Jokowi-JK.
"Kalau saya tidak pilih beliau, artinya saya pengkhianat. Pengkhianat itu hukumannya satu, tembak mati. Ya dong, harus gentlemen, semua harus begitu," tegasnya. (asp)
