- ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
VIVA – Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin menuding kubu sang rival, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menjiplak ide mereka tentang reformasi Kementerian Keuangan dengan memisahkan Kementerian dengan Direktorat Jenderal Pajak.
Mukhamad Misbakhun, politikus Partai Golkar anggota tim kampanye Jokowi, mengklaim dialah yang mula-mula mewacanakan gagasan itu sejak pemilu tahun 2014. Dia mengaku masih mewacanakan ide itu namun belakangan, katanya, ditiru oleh kubu Prabowo-Sandiaga.
"Ide tersebut sudah dibajak di tengah jalan oleh pasangan 02 (Prabowo-Sandiaga) pada proses kontestasi Pilpres 2019 saat ini," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima VIVA, Rabu, 3 April 2019.
Anggota Komisi XI DPR itu menjelaskan, ide reformasi Kementerian Keuangan sudah masuk dalam pembahasan rancangan undang-undang, yaitu RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (KUP), yang diajukan ke DPR RI pada 2016.
"Saat itu menteri keuangan dijabat oleh Bambang Brodjonegoro. Kalau sampai saat RUU KUP ini belum selesai dibahas di Panja Komisi XI DPR RI, itu memang proses politik yang belum selesai," katanya.
Maka, Misbakhun mengingatkan, jika Prabowo-Sandi baru menjanjikan, Jokowi sudah melangkah jauh ke depan. Memang usulan itu belum disahkan dalam wujud peraturan perundangan tetapi jelas masih dalam proses ke sana dan butuh waktu yang tidak cepat.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu meyakinkan, reformasi Kementerian Keuangan tinggal menunggu waktu saja. Sebab proses pembahasan melibatkan DPR dan Pemerintah. "Untuk itu, menjadi tugas Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mewujudkan janji politik Presiden Jokowi pada Pemilu 2014. Karena Menteri memang tugasnya adalah merealisasikan visi-misi Presiden," katanya.
Calon wakil presiden Sandiaga Uno, dalam satu kesempatan di Jakarta, Sabtu, 30 Maret 2019, berjanji mewujudkan pemisahan Kementerian Keuangan dengan Direktorat Jenderal Pajak jika terpilih dalam pemilu presiden 17 April.
"Kami akan realisasikan itu [pemisahan Kemenkeu dan Ditjen Pajak]. Itu punya kemampuan meningkatkan sumber pendanaan, karena pemerintahan kita akan memisahkan Kemenkeu dan Ditjen Pajak," katanya setelah nonton bareng debat calon presiden di Rumah Siap Kerja, Jakarta.
"Sehingga,” katanya berargumentasi, “Ditjen Pajak jadi badan terpisah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugasnya meningkatkan tax rasio kita ke angka 15-16 persen. Itu yang jadi sumber pendanaan kita pada sektor pertahanan dan keamanan.” (mus)
