- VIVA / Syaefullah
VIVA – Sebuah video viral di media sosial, terkait adanya truk berstiker Komisi Pemilihan Umum yang berhenti di salah satu tempat percentakan di kawasan Condet, Jakarta Timur.
Dalam video tersebut, si perekam curiga dengan truk tersebut, lantaran toko percetakan Digital Printing yang sudah tutup, namun ada aktivitas di lantai dua yang diduga berkaitan dengan pengemudi truk yang membawa logistik KPU tersebut. Dia menduga, truk tersebut juga membawa data C1.
Pihak Digital Printing memberikan klarifikasi prihal adanya video truk berstiker Komisi Pemilihan Umum pada Minggu malam, 22 April 2019.
General Manager Ditigal Printing, Febri Purwanto menjelaskan, benar mobil itu ada di lokasi ini dan memang Ditigal Printing kerja sama dengan KPU daerah, dalam pencetakan spanduk atau baliho untuk calon presiden dan wakil presiden, serta mencetak partai.
Namun, dia menegaskan, di lokasi ini bukan mencetak surat suara untuk Capres, Cawapres maupun para calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maupun Dewan Pimpinan Pusat.
"Jadi, sebenarnya kita buat mencetak alat praga kampanye baliho spanduk, tender ke daerah Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia Timur, dan Sulwesi. Bukan surat suara," ujar Febri di lokasi, Jalan Condet Raya, Jakarta Timur, Senin 22 April 2019.
Febri menjelaskan, pemasangan stiker itu atas seizin dari pihak KPU dan memang sengaja dipasang di belakang mobil tersebut.
Hal ini bertujuan, agar ketika mengangkut batang baliho menyerang ke daerah Lampung tidak diganggu preman di jalan. "Agar aman supir, biar enggak ada pemalakan, biar aman," katanya.
Namun, ia memang mengakui, ketika masa tenang Pemilihan Umum 2019 ini, dia lupa mencopot stiker KPU tersebut. "Salahnya, stiker belum di copot," katanya.
Ia juga meminta, agar pelaku yang merekam video itu dapat ditindak tegas. "Iya ditindak tegas, risih juga," katanya. (asp)
Paguyuban Marga Tionghoa Dorong Gunakan Hak Pilih 14 Februari untuk Lahirkan Pemimpin Berkualitas
Jelang pencoblosan Pemilu 2024, pada 14 Februari pekan depan, masyarakat diimbau agar menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Untuk bisa memilih pemimpin yang berkualitas.
