- ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
VIVA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, tidak sepakat dengan usulan membentuk tim pencari fakta atau panitia khusus kecurangan pemilihan umum. Usulan pembentukan itu sempat diutarakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
"Ya enggak perlu. Pansus sudah ditolak. Kemudian pencari fakta enggak perlu," kata Wiranto di Medan Merdeka Barat, Senin, 29 April 2019.
Wiranto beralasan tidak perlu ada semacam duplikasi untuk menangani pemilu. Dia menjelaskan sudah ada aturan atau badan yang dikhususkan menangani hal itu.
"Ada hukum yang sudah mengatur bahwa segala masalah pemilu sudah ada yang menangani, suatu badan resmi yang sudah ditentukan sebagai badan yang selesaikan masalah pemilu. Ya untuk apalagi tambah badan-badan lain?" ujar dia.
Mantan Panglima ABRI ini menganalogikan badan itu dengan wasit yang menangani sepakbola. Karena itu, dia meminta masyarakat percaya saja dengan badan yang menangani pemilu.
"Harus percaya dong. Kalau sepakbola ada wasit, ada penjaga garis, percaya kepada keduanya dan tidak kemudian cari wasit yang lain," kata Wiranto.
Sebelumnya, Fadli menyatakan Tim Pencari Fakta Kecurangan Pemilu diperlukan. Alasannya, menurut dia ini bukan persoalan partai dan bukan pemerintah, tetapi persoalan seluruh rakyat Indonesia.
"Saya kira, semuanya perlu agar kita sebagai negara yang sudah memilih sistem demokrasi enggak lagi bongkar pasang," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta Pusat. (ase)
Pemilu 2024 Lebih Teduh Dibanding 2019
Pelaksanaan Pemilu 2024, yang rekapitulasi suara tuntas dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU pada Rabu malam, 20 Maret 2024, dinilai sangat kondusif. Dibanding 2019.
