- VIVA / Eduward Ambarita
VIVA – Ikatan Keluarga Besar (IKB) Universitas Indonesia mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menemui dua pimpinan, Fadli Zon dan Fahri Hamzah, terkait kecurangan Pemilu 2019.
Perwakilan alumni yang hadir sekitar lebih dari 20 orang itu menyoroti banyaknya anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia. Data terakhir yang dihimpun, korban meninggal hingga 600 orang.
Juru Bicara IKB UI, Ahmad Nur Hidayat, menilai peristiwa yang memakan korban jiwa itu terjadi karena proses rekrutmen yang salah.
"Dalam proses rekrutmen seorang anak manusia warga negara Indonesia, itu menurut kami tidak tepat. Sudah bisa masuk dalam abuse of recruitment atau disebut slavery modern atau perbudakan modern," kata Ahmad saat menyampaikan pandangannya di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019.
Ahmad menyampaikan, kerisauan mereka terhadap kondisi saat ini dinilai sudah menjadi kekhawatiran bersama. Kalangan terdidik atau ia sebutkan masyarakat intelektual organik perlu bersuara. Oleh karena itu, wacana pemberontakan sosial atau people power yang belakangan muncul baginya adalah hal yang wajar.
"Kami melihat arus bahwa ini gejolaknya luar biasa. Dan kalau seandainya dari pejabat negara, wakil-wakil rakyat institusi pemerintah bertindak status quo seperti ini, membiarkan tidak ada langkah konkret, maka kami takutkan people power terjadi," kata dia.
"Dan bisa jadi, UI, kami mempelopori people power manakala kecurangan, penyimpangan, kebohongan, terus dipertontonkan di hadapan masyarakat tanpa ada penyelesaian konkret dari aparat atau pejabat negara yang berwenang," kata Ahmad.
Sementara itu, Djuju Purwantoro selaku Koordinator Advokasi Hukum IKB UI mendesak agar pemerintah mengungkap secara tuntas sebab akibat kematian massal petugas pemilu.
Mereka juga meminta kepada DPR dan Bawaslu untuk melakukan investigasi terhadap kecurangan-kecurangan proses Pemilu 2019. Menurut Djuju, selama prosesnya telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.
"Kami menyatakan kematian massal anggota KPPS tersebut sebagai bencana nasional yang patut mendapat perhatian serius pemerintah," ujarnya. (ase)
