- VIVA / Fikri Halim
VIVA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menetapkan hasil pemilu pada 22 Mei 2019. Diakui ada kekhawatiran akan ada gerakan memperjuangkan demokrasi terkait hasil penetapan tersebut.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais sebelumnya mengatakan, pihaknya ingin mengganti gerakan yang sebelumnya ia sebut sebagai people power diganti dengan Gerakan Kedaulatan Rakyat.
Menanggapi itu, Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid mengatakan, jika perkelahian jalanan yang dimaksud maka tentu akan merugikan bagi rakyat sendiri. Ia pun mengimbau para pemimpin atau elite politik untuk tidak membenturkan masyarakat satu sama lain.
"Para elite duduklah bersama selesaikan persoalan dengan baik, bicara masing-masing. Kalau ada kecurangan, atau ada tuduhan kecurangan, selesaikan dengan mekanisme yang ada, tapi jangan rakyat diadu," ujar Yenny usai pertemuan forum 'Silaturahmi Bogor Untuk Indonesia' di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Rabu, 15 Mei 2019
Menurut Yenny, apa pun istilahnya, apakah itu people power atau Gerakan Kedaulatan Rakyat, tentunya sama saja maknanya dengan pengerahan massa. Padahal, kata dia, semua sudah sepakat bahwa proses bernegara di Indonesia adalah demokrasi. Di dalamnya ada lembaga-lembaga yang memiliki tugas masing-masing.
"Lalu apa gunanya ada DPR, apa gunanya ada semua lembaga yang sudah kita sepakati bersama kalau mau diselesaikan di jalanan. Kalau di jalanan akhirnya konflik," kata putri Gus Dur itu.
Ia menambahkan, jika nanti konflik pasti akan menimbulkan korban baik korban luka, kematian dan kerusakan lainnya. Diharapkannya para elite politik tidak memprovokasi rakyat.
"Saya berharap sekali para elite politik menahan diri, jangan memprovokasi pengikutnya. Kalau memang mereka beranggapan ada kecurangan, selesaikan dengan mekanisme yang ada," kata Yenny. (ase)
