Pemprov Jateng Gandeng Polda untuk Standarisasi Knalpot Purbalingga

Ilustrasi knalpot motor
Ilustrasi knalpot motor
Sumber :

"Memang ukuran kerasnya itu ada, selama ini perajin mungkin belum paham. Nanti akan kami lakukan pendampingan dengan harapan produk yang dihasilkan semakin baik dan sesuai standar," ujarnya.

Selain persoalan standar suara, produk knalpot Purbalingga juga harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Pemerintah juga akan mendorong para perajin untuk memperoleh standar SNI dari lembaga terkait.

"Kalau sudah SNI kan berarti sudah diakui dan bersifat universal. Jadi akan berdampak bagus ke depan, bahkan tidak hanya memenuhi kebutuhan knalpot dalam negeri, namun juga bisa ekspor atau bekerja sama dengan pabrikan ternama," katanya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah diatur tentang penggunaan knalpot kendaraan. Aturan yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 itu membatasi tingkat kebisingan untuk motor 80 cc hingga 175 cc maksimal 80 desibel. Motor di atas 175 cc maksimal kebisingan knalpot adalah 83 desibel. (webtorial)