DKPP: Pilkada Saat Pandemi Buat Potensi Politik Uang Meningkat
- ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
VIVA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) mengatakan Pilkada di tengah pandemi membuka peluang lebar terhadap praktik politik uang.
Anggota DKPP, Alfitra Salam, mengatakan potensi politik uang saat pandemi karena calon kepala daerah memiliki waktu kampanye yang terbatas, sehingga dana kampanye berkurang.
"Akibat tidak ada media yang efektif untuk kampanye di masa pandemi, salah satu media yang utama adalah uang. Karena di masa pandemi uang yang digunakan kampanye berkurang," katanya di Mataram dalam diskusi bersama awak media, Minggu, 4 Oktober 2020.
Baca juga: Pilkada Solo, Gibran: Saya Maunya Menang 92 Persen
Selain itu, ia juga mewanti-wanti keterlibatan aparatur sipil negara untuk mengkampanyekan calon kepala daerah. Apalagi, saat ini lebih dari 200 calon kepala daerah adalah petahana yang memiliki peluang besar menguasai ASN.
"ASN menjadi kekuatan politik. Siapa yang menguasai ASN dia berpeluang maju. Apalagi, 200 lebih calon kepala daerah di Indonesia adalah petahana," ujarnya.
Alfitra mengungkapkan DKPP telah menyidangkan 98 pengaduan sengketa Pilkada 2020. Sidang tersebut akibat laporan calon maupun masyarakat terkait kinerja Bawaslu maupun KPU di masing-masing kabupaten dan kota di Indonesia.
"Laporan yang masuk lebih dari 200, DKPP sidangkan saat ini 98 perkara," katanya.
DKPP meminta peran masyarakat untuk melaporkan setiap praktik ilegal penyelanggara Pilkada untuk ditindaklanjuti.
Daftar 15 Pasangan Calon Kepala Daerah di Jatim Ajukan Sengketa Pilkada ke MK
Sebanyak 15 pasangan calon (paslon) kepala daerah di Jawa Timur mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menjelaskan, b
