DKPP Larang Penyelenggara Pemilu ke Warung Kopi, Ini Penjelasannya
- VIVA/Syaefullah
VIVA – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) Muhammad menjelaskan alasan mengapa pihaknya melarang petugas penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) pergi ke warung kopi (warkop).
Imbauan tersebut, kata Muhammad, bukan karena pergi ke warung kopi itu salah. Namun, imbauan tersebut merupakan bentuk perhatian (concern) DKPP pada kepatuhan penyelenggara pemilu terhadap asas moral dan fungsi yang melekat padanya.
"Jadi kalau sekarang ini, masa-masa Pilkada kita, DKPP mengimbau kepada seluruh penyelenggara Pemilu untuk senantiasa menghindari warung kopi. Di warkop ini, tempatnya tim sukses sekarang. Tim kerabat, tim kampanye, tim A, tim B, di situ berkumpul peserta Pemilu. Benar atau salah? Kalau Anda ke warkop, tidak salah. Mungkin Anda bayar sendiri kopinya, Anda menikmati sendiri. Tetapi publik akan melihat," ujar Muhammad saat menjadi pembicara dalam Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
BACA JUGA: Ketua DKPP: Mayoritas Penyelenggara Pemilu Berintegritas
Lebih lanjut, pertemuan publik dengan petugas penyelenggara pemilu yang mendatangi warung kopi itu dapat menimbulkan rasa emosional. Karena, publik di warung kopi tadi, menurut Muhammad, adalah para peserta pemilu maupun simpatisan.
"Warkop itu sarana pertemuan rasa emosional antara wasit dan pemain. Maka kami mengimbau agar KPU-Bawaslu seluruh Indonesia menghindari warung kopi sampai dilantiknya Gubernur, Bupati, Wali Kota, di 270 titik," kata Muhammad.
Lebih lanjut, DKPP juga mengimbau penyelenggara agar berhati-hati bila diundang ke dalam grup-grup Whatsapp. Muhammad menjelaskan bahwa DKPP khawatir di grup-grup WA itu banyak godaan.
"Kalau Anda berada satu grup dengan calon, sebaiknya Anda off (keluar) dari grup WA itu sampai dilantiknya Gubernur, Bupati, Wali Kota di 270 (daerah) itu. Ini imbauan DKPP kepada KPU dan Bawaslu," kata Muhammad. (ant)
Singa Muda Hanura Gelar Dialog Kebangsaan, Soroti Ongkos Politik hingga Dorong Revisi UU Parpol
Pimpinan Pusat Singa Muda Hanura menggelar Dialog Kebangsaan bertajuk “Refleksi 81 Tahun Proklamasi, Sudahkah Indonesia Merdeka?” di Kantor DPP Partai Hanura.
