Mendagri Sebut Zona Merah COVID-19 di Daerah yang Ikut Pilkada Menurun
- Zoom/Nagara Institute
VIVA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan, terjadi penurunan daerah berstatus zona merah di daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020.Â
Data itu diperoleh Mendagri Tito, merujuk pada data Satuan Tugas Penanganan COVID-19.
"Ini karena kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Pada September itu ada 45 zona merah, kemudian menjadi 18 daerah yang zona oranyenya yang meningkat. Nah dari sini kita melihat kepatuhan protokol sangat-sangat mempengaruhi penyebaran COVID-19," kata Tito, Rabu, 18 November 2020.
Baca juga:Â Tito Karnavian Sebut Ratusan ASN Langgar Netralitas selama Pilkada
Meskipun demikian, Tito tetap meminta para calon kepala daerah terus mengkampanyekan protokol kesehatan kepada masyarakat. Dia meminta, agar bahan kampanye utama para calon kepala daerah itu adalah alat pelindung diri seperti masker, cuci tangan dan jaga jarak.
"Ini sudah banyak dikerjakan di berbagai daerah oleh para calon kepala daerah dan kami sudah menyampaikan ini lebih efektif dari pada baliho. Kami melihat sampai hari ini cukup banyak para calon kepala daerah yang menggunakan metode kampanye seperti ini," ujar mantan Kapolri tersebut.
Sementara mengenai kampanye secara daring, Tito mengakui bahwa hal itu belum optimal. Menurut Tito, hal itu lantaran terkendalanya sinyal telekomunikasi terutama di beberapa wilayah sehingga jika dilakukan secara daring maka menjadi tidak optimal.
Sehingga pada akhirnya, para pasangan calon peserta pilkada kembali menggunakan metode tatap muka secara konvensional, meski dibatasi maksimal 50 orang.Â
"Catatan kami 13 ribu lebih kegiatan dialog terbatas tatap muka dilakukan. Dan dari 13 ribu itu lebih kurang 2,2 persen itu terjadi pelanggaran di atas yang kita maksud. Pelanggaran itu adalah dihadiri di atas 50 orang," kata Tito.
Pemerintah Kucurkan Rp18,9 Triliun ke 546 Daerah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah telah mentransfer dana tambahan sekitar Rp18,9 triliun untuk pemerintah daerah (Pemda).
