Mendagri Bentuk Tim Jelang Pencoblosan Pilkada Serentak 2020
- ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
VIVA – Hari Pencoblosan Pilkada Serentak 2020 berlangsung pada 9 Desember mendatang. Tersisa tujuh hari ke depan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, membentuk tim untuk melakukan pemantauan di 270 daerah yang melaksanakan Pilkada.
Tim ini dibentuk dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 273-4575 Tahun 2020. Mereka diharapkan dapat mendukung sinergitas, efektivitas dan transparansi pelaksanaan pilkada. Sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan pemungutan suara sampai ke tingkat KPPS.
"Tim tersebut akan bertugas untuk melakukan pemantauan dan asistensi di 32 provinsi dalam rangka mendukung pilkada yang sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, Rabu 2 Desember 2020.
Baca juga:Â KPU Sigi Upayakan Keamanan Warga Desa Lembantongoa
"Dan secara random akan memastikan kesiapan KPPS dalam proses pemungutan suara, mulai dari penyiapan TPS, bilik suara, kertas suara, kesiapan petugas, saksi dan sampai kepada jadwal kehadiran pemilih pada setiap jam," tambah Benni
Selain itu, Mendagri Tito juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor 470.05-4026 Tahun 2020 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Percepatan Perekaman Data Kependudukan Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Tim ini dibentuk untuk mendorong perekaman e-KTP warga agar bisa digunakan saat pilkada.
"Perlu dilakukan percepatan perekaman data kependudukan. Dan untuk itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas perekaman data kependudukan yang pada tahap awal ini diprioritaskan pada 39 daerah kabupaten/kota, yang target penyelesaian perekamannya di atas sepuluh ribu perekaman," jelasnya.
Benni berharap tim-tim tersebut dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga melaporkan hasilnya secara sistematis, berjenjang dan berkala, sehingga penanganan COVID-19 dapat berjalan paralel dengan pelaksanaan Pilkada serentak yang aman dan berkualitas.
"Semua harus mengikuti protokol kesehatan," lanjut Benni. (ren)
Pemerintah Kucurkan Rp18,9 Triliun ke 546 Daerah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah telah mentransfer dana tambahan sekitar Rp18,9 triliun untuk pemerintah daerah (Pemda).
