Jeratan Tersangka Zumi Zola

Agung menambahkan, dalam surat yang dikirim Direktur Penyidikan KPK juga tertulis alasan pencegahan Zumi Zola. Menurut Agung, keterangan pria 37 tahun itu dibutuhkan untuk penyidikan kasus korupsi menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi.
 
Pasrah

Baca Juga

Zumi Zola dan Sherrin Tharia Resmi Cerai

Zumi Zola mengaku pasrah saat dikonfirmasi terkait penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah dinas dan vila pribadinya di Tanjung Jabung Timur. Ia juga pasrah bila nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Artis yang juga politikus PAN itu akan mengikuti seluruh proses hukum di KPK.

"Proses hukum yang dilakukan oleh KPK, harus kami hormati dan harus taati," kata Zumi Zola dikonfirmasi melalui pesan singkatnya, Rabu malam, 31 Januari 2018. Namun, mantan Bupati Tanjung Jabung Timur itu enggan merespon ketika disinggung lebih jauh terkait statusnya yang sudah menjadi tersangka di KPK.?

Baca Juga

Apa Kabar Sidang Cerai Zumi Zola dengan Sherrin Tharia?

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, juga belum bersedia bicara lebih jauh terkait rangkaian upaya paksa yang dilakukan KPK terhadap Gubernur Jambi, Zumi Zola. Diantaranya upaya paksa yang dilakukan KPK adalah, menggeledah rumah dinas Gubernur dan mencegahnya ke luar negeri.

"Saya belum bisa komentar karena biasanya kalau ada masalah kepala daerah, termasuk (menyangkut) pejabat kami, kami mendapatkan surat. Sampai saat ini belum ada," kata Tjahjo di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2018.

Baca Juga

Ratusan Massa di Jambi Desak Jokowi Cabut RUU HIP

Menurut Tjahjo, Kementerian Dalam Negeri tidak akan melakukan koordinasi dengan KPK terkait hal tersebut, sebab KPK sudah memiliki prosedur tersendiri dalam mengusut seorang pejabat pemerintah yang terseret korupsi. Sehingga, belum ada komentar resmi terkait Zumi Zola, karena hingga saat ini isunya baru sebatas ramai di pemberitaan media. "Dasar kami (Kemendagri) kan surat resmi," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, akan memberikan bantuan hukum pada kadernya yang tersangkut perkara. Ia menegaskan, PAN akan mengikuti proses hukum yang ada di KPK, begitu juga kadernya, Zumi Zola akan patuh dengan ketentuan hukum.

"Kami ikut proses hukum. Saya tahu anak itu anak baik. Dia punya karakter. Nanti kami akan beri bantuan hukum," kata Zulkifli usai salat gerhana bulan di Masjid Al Azhar, Jakarta, Rabu malam, 31 Januari 2018.

Halaman Selanjutnya

Zulkifli merasa miris dengan banyaknya kepala daerah hingga anggota DPR dari tingkat daerah hingga pusat yang ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi hingga gratifikasi. Menurutnya, ada sistem yang salah di Indonesia, sehingga perlu dikaji ulang. "Enggak ada lawan lagi Indonesia itu, puluhan lebih kepala daerah, ratusan DPR. Saya kira kita harus duduk bersama, ini harus kita benerin," katanya.