Jeratan Tersangka Zumi Zola

Zulkifli merasa miris dengan banyaknya kepala daerah hingga anggota DPR dari tingkat daerah hingga pusat yang ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi hingga gratifikasi. Menurutnya, ada sistem yang salah di Indonesia, sehingga perlu dikaji ulang. "Enggak ada lawan lagi Indonesia itu, puluhan lebih kepala daerah, ratusan DPR. Saya kira kita harus duduk bersama, ini harus kita benerin," katanya.

Baca Juga

Memalukan, Anggota DPRD Jambi Nyaris Baku Hantam saat Paripurna

Ketua MPR ini melihat salah satu pemicu dari korupsi dan gratifikasi kepala daerah dan anggota DPR dari tingkat pusat hingga daerah adalah mahalnya ongkos demokrasi di Indonesia. Sementara gaji seorang bupati tidak seimbang dengan pengeluaran saat mencalonkan kepala daerah di pilkada. Karena ongkos pilkada di Indonesia sangat tinggi.

Atas dasar itu, pemerintah, DPR dan para ahli harus duduk bersama untuk mencari formula baru pilkada dan pilpres, hal ini penting agar ongkos politik dalam berdemokrasi menjadi murah. Dengan murahnya ongkos politik akan menekan korupsi dan gratifikasi yang dilakukan kepala daerah maupun anggota DPR.

Baca Juga

4 Perceraian Artis Terheboh di 2020, Nomor 3 Paling Gak Disangka

"Gimana jalan keluarnya? Kalau sistem kita gini-gini terus, habis orang-orang baik di Tanah Air ini," katanya.

Suap 'Ketok Palu'

Baca Juga

Ngumpulin Emak-emak, Ibu Tiri Zumi Zola Dilaporkan ke Bawaslu Jambi

Keterlibatan Zumi Zola dalam kasus suap pembahasan dan pengesahan RAPBD Jambi tahun 2018 terendus pasca operasi tangkap tangan (OTT)yang terjadi di Jakarta dan Jambi pada 28 November 2017 lalu. Dari 12 orang yang diamankan saat OTT, empat orang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka suap.

Keempat orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah anggota DPRD Jambi, Supriyono; Plt Sekda Provinsi Jambi, Erwan Malik; Plt Kadis PUPR Jambi, Arfan; dan Asisten III Bidang Administrasi (Asda) ata?u bagian umum Pemprov Jambi, Saifuddin.

KPK sendiri berhasil menyita uang sebesar Rp4,7 miliar dalam OTT di Jakarta dan Jambi. Uang yang disita Rp4,7 miliar tersebut diduga bagian dari komitmen fee suap sebesar Rp6 miliar yang dijanjikan Pemprov Jambi untuk anggota DPRD terkait pengesahan RAPBD Jambi 2018.?

"Bahasanya uang ketok," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, beberapa waktu lalu, saat memaparkan kasus tangkap tangan ini.

Halaman Selanjutnya

Terkait kasus tangkap tangan itu, setidaknya dua kali suami dari Sherrin Tharia itu bolak-balik diperiksa KPK sebagai saksi. Pertama, diperiksa KPK pada 5 Januari 2018 lalu sebagai saksi untuk tersangka Saifudin, yang merupakan Asisten Daerah III Pemprov Jambi.