Jurus Panser Blokir Terorisme
- ANTARA FOTO/Rahmad
"Bukan sembarang orang bisa masuk ke dalamnya. Aparat hukum harus mulai menelusuri aktivitas terorisme yang tersebar di dunia deep web dan dark web,” jelas chairman lembaga riset keamanan siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) ini.
Senada, Onno W Purbo menilai jika sudah masuk pada internet bawah tanah, butuh kerja keras membongkarnya.
"Deep web lebih sudah. Bisa di-trace sih cuma enggak gampang," ujar pria yang akrab disapa Kang Onno.
Pratama mengatakan langkah preventif perlu dilakukan dengan menelusuri potensi bibit terorisme yang bisa dilacak dari aktivitas digital. Hal ini sebagai antisipasi penyebaran paham radikalisme melalui internet, terutama lewat media sosial.
Selain itu, aparat juga dituntut untuk segera memetakan jaringan kelompok terorisme berdasarkan informasi hasil penangkapan tersangka. Pratama menjelaskan, sekali pun aksi teror dilakukan secara tunggal, tentu sudah ada komunikasi dan koordinasi dengan jaringan utamanya.
“Media sosial juga perlu steril dari paham radikalisme. Akun-akun yang sudah jelas aktif menyebarkan paham radikalisme harus segera ditindak dan ditutup. Termasuk juga situs web, pemerintah bisa berkoordinasi dengan penyedia hosting untuk menutup situs-situs web yang meresahkan masyarakat,” terang pria asal Cepu, Jawa Tengah ini.
Masyarakat turun tangan
Selain bekerja sama dengan penegak hukum, Rudiantara berharap partisipasi masyarakat untuk melaporkan segera apabila menemukan konten negatif yang melanggar Undang-Undang misalnya konten terkait terorisme, radikalisme, provokasi, hoaks, ujaran kebencian atau SARA.
Pratama mendukung partisipasi masyarakat untuk menutup gerak konten terorisme makin menyebar luas.
Seharusnya, ujar pakar siber itu, dengan tingkat penetrasi internet yang cukup merata di semua wilayah, pelaporan tanda-tanda terorisme bisa dilakukan dengan mudah, seperti melalui online chatting, aplikasi berbasis Android dan iOS, atau hotline yang siap sedia 24 jam.
"Pemerintah harus bisa memfasilitasi itu,” terangnya.
Di samping itu, guna meminimalisir konten berbau terorisme di media sosial, Pratama mengusulkan agar pemerintah lebih merangkul para tokoh lintas agama untuk mempromosikan ajakan perdamaian. Bahwa tidak ada satu agama pun yang mengajarkan paham terorisme.
