Waspada Serangan Fajar!

Para pemilih lanjut Arief, juga diminta bersiap menjelang hari pemungutan suara. Pemilih diimbau segera mencari tahu di mana Tempat Pemungutan Suara yang mencatumkan dirinya, serta menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan pada hari pencoblosan nanti.

Baca Juga

Soroti Tingginya Politik Uang, Komisi II DPR Usul Bawaslu Awasi Pilkades

"Misal identitasnya, surat pemberitahuan C6-nya agar nanti semua dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan dilayani dengan baik," kata Arief.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap para penyelenggara Pilkada wajib bersikap jujur, adil dan profesional agar dapat terselenggara Pilkada yang tertib, aman, damai dan bermartabat.

Baca Juga

Waka MPR Sebut Usulan Pilkada Dipilih DPRD Layak Dikaji, Tak Langgar Konstitusional

Para pasangan calon, partai politik, dan tim sukses juga hendaknya menciptakan suasana yang kondusif, menjauhkan dari praktik politik kotor seperti kampanye hitam, provokasi, intimidasi,  ujaran kebencian, fitnah, dan politik uang.

"Sehingga rakyat dapat menggunakan hak pilihnya dengan penuh kesadaran, gembira tanpa adanya tekanan dan paksaan," Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangan yang diterima VIVA di Jakarta, Senin, 25 Juni 2018.

Baca Juga

DKPP Tangani 31 Kasus Politik Uang Selama Pemilu dan Pilkada 2024

Netralitas Aparat

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto bersama Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian telah menggelar rapat koordinasi terkait pengamanan Pilkada serentak tahun 2018. Rapat dilakukan secara tertutup di Ruang Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 25 Juni 2018.

Dalam rapat ini, hadir pula beberapa menteri Kabinet Kerja seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.

Rapat koordinasi itu dilanjutkan dengan video conference yang diikuti seluruh Kapolda, Pangdam, Kepala Daerah, KPUD dan Panwaslu se-Indonesia. Dalam rapat tersebut, Wiranto menekankan anggota TNI/Polri dan aparatur sipil negara (ASN), agar bersikap netral di pilkada. "Karena netralitas adalah kunci keberhasilan," kata Wiranto di Mabes Polri, Senin 25 Juni 2018.

Wiranto juga mengarahkan setiap instansi untuk bekerja sesuai aturan yang telah ditetapkan. Di samping itu, Ia meminta seluruh pihak untuk mewaspadai hal-hal yang mencederai penyelenggaraan pilkada. Di antaranya pelanggaran-pelanggaran pilkada seperti serangan fajar maupun potensi konflik pasca pemilu.

"Waspada dan cegah hal-hal yang mencederai pilkada itu. Serangan fajar, senja itu dieleminiasi. Lalu setelah atau purna pemilu," kata dia.

Halaman Selanjutnya

Dari hasil rapat konferensi video yang diikuti seluruh pemangku kebijakan di seluruh Indonesia itu, Wiranto mengungkapkan bahwa pemeriksaan terakhir menjelang diselenggarakannya Pilkada pada 27 Juni 2018 mendatang telah dilakukan. "Dan hasil ya memang anggaran telah siap. Tadi dijamin siap. Logistik siap," ucapnya. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan sudah menyiapkan sanksi bagi anggotanya yang terbukti tidak netral saat pelaksanaan Pilkada. Sanksi tersebut tercantum dalam telegram yang Ia kirimkan ke seluruh Polda se-Indonesia.