Waspada Serangan Fajar!

Dari hasil rapat konferensi video yang diikuti seluruh pemangku kebijakan di seluruh Indonesia itu, Wiranto mengungkapkan bahwa pemeriksaan terakhir menjelang diselenggarakannya Pilkada pada 27 Juni 2018 mendatang telah dilakukan. "Dan hasil ya memang anggaran telah siap. Tadi dijamin siap. Logistik siap," ucapnya.
 
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan sudah menyiapkan sanksi bagi anggotanya yang terbukti tidak netral saat pelaksanaan Pilkada. Sanksi tersebut tercantum dalam telegram yang Ia kirimkan ke seluruh Polda se-Indonesia.

Baca Juga

Sekjen Himanu: Hasil Muktamar NU Bisa Dianulir Jika Terbukti Ada Politik Uang

Telegram itu juga memuat ketentuan apa yang boleh dan tidak dilakukan anggota Polri. Termasuk aturan terkait dokumentasi data-data hasil pemilu yang tidak boleh didokumentasikan dan dipublikasikan untuk menghindari keberpihakan.

"Saya sudah sampaikan telegram berikut sanksi, di antaranya sanksi ringan, teguran, mutasi, sampai PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat)," kata Jenderal Tito usai video conference dengan seluruh Kapolda di Mabes Polri, Senin, 25 Juni 2018.

Baca Juga

Ma'ruf Amin Minta Muktamar ke-35 NU Digelar Secara Jujur dan Bebas dari Politik Uang

Senada, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga mengaku menginstruksikan kepada prajuritnya agar bersikap netral. Setidaknya kata Panglima TNI, sudah ada tiga instruksi yang dia sampaikan kepada anggotanya, agar memegang teguh komitmen netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis.

"Kita bertatap muka dengan seluruh anggota TNI maupun Polri di wilayah-wilayah dan menekankan untuk tetap menjaga netralitas serta sinergitas dalam rangka mensukseskan Pilkada Serentak dan Tahapan Pemilu tahun 2019," kata Panglima TNI di Mabes Polri, Senin, 25 Juni 2018.
 
Selanjutnya, Panglima TNI mengimbau masyarakat untuk mewaspadai upaya gangguan keamanan dari pihak-pihak yang tidak ingin Pilkada berjalan dengan aman dan lancar. Ia juga meminta partisipasi masyarakat untuk melaporkan oknum prajurit TNI yang tidak netral di pilkada.

Baca Juga

Bukan Kemiskinan, Ternyata Ini Kerawanan Utama Terjadinya Politik Uang

"Puspen TNI menyiapkan tempat pengaduan. Bagi prajurit yang melanggar akan dijatuhi sanksi yang tegas," tegas Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Rawan Kecurangan

Namun demikian, potensi kerawanan pelanggaran pada Pilkada serentak tetap harus diantisipasi di masa tenang seperti saat ini. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat beberapa pelanggaran pilkada yang jamak dilakukan tim atau simpatisan pasangan calon.

Mulai dari alat peraga kampanye yang masih terpasang, pengerahan pemilih, politik uang, hingga potensi terjadinya ancaman atau intimidasi kepada pemilih dalam menentukan pilihan di dalam pemilihan kepala daerah.

Halaman Selanjutnya

Menurut Perludem, kerawanan ini berkaca dari pelaksanaan pilkada tahun 2015 dan 2017. Kerawanan itu tidak boleh terjadi lagi pada pilkada tahun ini yang diikuti oleh 171 daerah dan 17 di antaranya adalah provinsi.