Jenderal Kardus Berujung Duet Prabowo-Sandi
- ANTARA/Sigid Kurniawan
"Intinya ada sesuatu yang tak selesai antara Gerindra dan Demokrat. Ini membawa bau tak sedap soal kebutuhan logistik kubu oposisi," ujar pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, kepada VIVA, Kamis, 9 Agustus 2018.
Realitas Politik Mahal
Foto: Prabowo dan Sandiaga dideklarasikan Gerindra, PAN, dan PKS.
Kebutuhan logistik untuk bersaing di Pilpres 2019 membutuhkan biaya yang besar. Hal ini menjadi realitas politik di Indonesia. Bila Demokrat ingin perjuangkan AHY maka harus ada 'kompensasi' politik untuk PAN dan PKS.
Secara logistik, Sandi yang dinilai paling siap. Dalam politik, hitungan opsinya bila memang tak siap dalam logistik maka posisi cawapres akan dilelang ke kandidat lain. Â
"Itu realitas politik di Indonesia. Semua ada harga yang harus dibayar. No free lunch. Tak ada makan siang gratis. Begitupun soal cawapres," ujar pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada VIVA, Kamis, 9 Agustus 2018.
Baca: Prabowo Akui Tak Mudah Pilih Sandiaga Jadi Cawapres
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon tak menampik kebutuhan logistik untuk bersaing di Pilpres 2019. Namun, ia menepis tudingan Andi Arief bahwa Sandi memberikan mahar Rp500 miliar ke PKS dan PAN demi kursi cawapres.
Kebutuhan logistik menurutnya sebagai yang riil dan rasional untuk strategi pemenangan di Pilpres 2019. Tahapan Pilpres 2019 harus diarungi dengan logistik seperti kampanye hingga biaya saksi di pemilu. "Logistik itu suatu keperluan yang riil. Enggak bisa dibohongi logistik itu tanda kutip untuk berperang di pilpres," tutur Fadli Zon kepada VIVA, Kamis, 9 Agustus 2018.
Namun, Fadli menegaskan kebutuhan logistik berasal tak hanya dari kandidat. Melainkan juga dari partai koalisi, kader secara gotong royong. "Pilpres itu butuh amunisi yang kuat. Kami gotong royong," ujar Fadli.
Baca: Dulu Maruarar, Sekarang Mahfud MD Kena PHP Jokowi
Munculnya Sandi belum direspons positif oleh barisan pendukung anti Jokowi. Pendukung gerakan mengganti presiden tak puas dengan figur Sandi. Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) gerakan 212, Novel Chaidar Hasan Bamukmin mengatakan nama Sandi masih terus dibahas sebelum diambil keputusan resmi.
