Neno dan #2019GantiPresiden Ditolak, Mengapa?
- ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
VIVA – Wajah Neno Warisman menegang. Ia terus merekam situasi yang dihadapinya menggunakan ponsel. Meski terputus-putus, suaranya jelas terdengar menceritakan bagaimana ia dipaksa masuk ke sebuah mobil yang kemudian mengantarkannya ke bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Riau. Sesekali ia merekam wajahnya sendiri sambil terus menyampaikan apa yang ia alami.
Neno Warisman dihadang ratusan orang saat menginjakkan kaki di bandara SSK II, Pekanbaru, Sabtu, 25 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 WIB. Petugas keamanan langsung menggiring Neno ke sebuah ruangan dan terlibat diskusi. Beberapa saat kemudian,
Neno dibawa keluar ruangan dan segera menaiki sebuah mobil Mercy. Tapi laju mobil terhenti, massa menghadang Neno dan tak mengizinkan mobil itu menembus para penghadang. Massa yang menolak Neno terus berteriak agar wanita itu dipulangkan ke Jakarta. Mobil pun tertahan di gerbang bandara.
Situasi sempat memanas, karena para pendukung Neno juga sudah berkumpul. Namun aparat kepolisian dan aparat dari TNI AD dan TNI AU terus menjaga dan mengejar mereka yang melakukan provokasi, juga membakar ban. Upaya negosiasi yang coba dilakukan oleh beberapa ormas yang ingin menjemput Neno tak dikabulkan aparat keamanan. Akhirnya setelah sekitar tujuh jam tertahan, pada pukul 22.10 waktu setempat, Neno dibawa kembali ke bandara dan diterbangkan ke Jakarta.
Melalui rekaman ponselnya yang kemudian beredar luas melalui WhatsApp, ia mengatakan, "Sebelumnya memang dilakukan pemulangan. Dipulangkan. Dipaksa pulang tepatnya. Sekarang saya menuju ke dalam pesawat. Dan sekarang kita sudah mencoba untuk bertahan," ujarnya.
Rekaman video Neno juga diunggah Wakil Ketua DPR RI yang juga politisi Partai Gerindra, Fadli Zon. Ia bahkan terus mencuitkan secara berkala setiap perkembangan dan kondisi Neno Warisman yang tertahan di Pekanbaru. Melalui akun Twitternya itu Fadli menulis, "Kiriman video terakhir dr Mb Neno yg dipaksa keluar mobil msk pesawat. Klu ada yg kenal oknum2 itu silakan catat."
Penolakan Meluas
Warga yang menghadang Neno adalah mereka yang menolak deklarasi #2019GantiPresiden. Sedianya Neno akan melakukan deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru pada Minggu, 26 Agustus 2018. Tapi kehadiran Neno keburu ditolak dan terpaksa kembali pulang ke Jakarta.
Penolakan ini bukan pertama kali. Bulan lalu, kehadiran Neno di Batam juga mendapat penolakan. Perempuan bernama asli Titi Widoretno Warisman ini adalah salah satu inisiator gerakan #2019GantiPresiden. Bersama Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Neno terus berusaha meluaskan gerakan ini setelah mendeklarasikannya pada 6 Mei 2018 di Lapangan Monas, Jakarta. Deklarasi mendapat sambutan. Di lini masa media sosial mulai tagar #2019GantiPresiden terus mendapat sambutan.
Awalnya tak ada kekisruhan, semua lancar-lancar saja. Deklrasi #2019GantiPresiden bahkan ditargetkan akan dilakukan di berbagai kota di Indonesia. Tapi kemudian terjadi penolakan di Batam. Kedatangan Neno di Batam pada akhir Juli 2018 tak semulus yang dibayangkan. Ia tak bisa keluar dari bandara dan tertahan sekitar enam jam. Kedua kelompok yang saling berhadapan, antara massa pendukung #2019GantiPresiden dan massa yang menolak kehadiran Neno sudah saling berhadapan. Aparat keamanan terpaksa membubarkan mereka dengan keras. Massa tak juga bubar.
Akhirnya dengan berbagai negosiasi, Neno berhasil dibawa keluar bandara. Esoknya, Neno tetap memimpin deklarasi #2019GantiPresiden di Batam. Hanya beberapa jam, setelah itu ia diminta menghentikan acara dan segera kembali ke Jakarta. Melalui sebuah unggahan video, Neno mencurahkan kesedihannya. “Kita menyuarakan aspirasi kita, dijaga oleh konstitusi kita, kenapa kita diperlakukan seperti ini,” ujarnya.
Meski sempat mengalami situasi menegangkan, Neno mengaku tak akan surut. Ia mengajak pengikut dan relawannya untuk tetap mendeklarasikan #2019GantiPresiden. Tapi lagi-lagi aksi penolakan terjadi. Kota kedua yang menolak rencana deklarasi tersebut adalah Yogyakarta. Sedianya mereka akan melakukan aksi pada tanggal 1 Juni 2018 di Titik Nol Yogyakarta. Namun aparat keamanan tak memberikan izin. Sebab, pada tanggal yang sama banyak elemen masyarakat yang akan melakukan aksi juga.
Kabid Humas Polda DIY, Yuliyanto menyatakan bahwa selain karena potensi kerawanan, aksi juga diprediksi akan mengganggu kelancaran lalu lintas. "Intinya memang mereka sepakat membatalkan kegiatan tanggal 1 Juni di Titik Nol Jogja. Kalau banyak orang memenuhi kilometer nol, kan bisa mengganggu arus lalu lintas," ujarnya. Akhirnya, aksi digeser ke tanggal 3 Juni 2018. Penyelenggara aksi mengklaim, kampanye #2019GantiPresiden dihadiri oleh ratusan ribu orang.
Dan bulan Agustus ini, hanya selisih sehari, aksi deklarasi #2019GantiPresiden mendapat penolakan di dua tempat. Neno Warisman ditolak di Riau, Pekanbaru, dan Ahmad Dhani ditolak di Surabaya. Kali ini Neno apes, sebab warga Pekanbaru tak bersedia melakukan negosiasi. Setelah hampir tujuh jam tertahan di gerbang bandara, Neno akhirnya terbang kembali ke Jakarta.
Sementara Ahmad Dhani juga bernasib sama. Bahkan ketika sedang menikmati lontong balap pada Sabtu, 25 Agustus 2018, bersama Mulan Jameela, tiga orang warga mendatangi Dhani sambil membentangkan poster yang meminta Dhani kembali ke Jakarta.
Paginya, Minggu, 26 Agustus 2018, sejumlah massa yang menolak gerakan #2019GantiPresiden menghadang Dhani di depan Hotel Majapahit, tempat Dhani menginap. Sempat terjadi bentrokan antara pendukung gerakan #2019GantiPresiden dengan Banser dan kepolisian. Para relawan tak terima dibubarkan, sementara pihak kepolisian mengatakan rencana aksi itu tak berizin.
Mengapa Ditolak?
Penolakan yang dialami Neno dan para penggerak #2019GantiPresiden membelah persepsi publik. Sebagian mendukung penolakan, sebagian lainnya mengganggap penolakan mencederai proses demokrasi dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, penolakan pada aksi #2019GantiPresiden bukan murni dari masyarakat, melainkan ada yang menggerakkan. Ia mencurigai gerakan itu berpusat dari unsur penguasa. "Saya yakin ini bukan gerakan murni masyarakat. Ada yang mengerakkan," tutur Pangi saat dihubungi VIVA, Minggu 26 Agustus 2018.
Ia juga langsung menunjuk inner circle atau lingkaran terdekat Jokowi sebagai otak intelektual gerakan tersebut. "Ibarat ikan lele, makin keruh makin senang. Jadi, Jokowi sedang mencoba berselancar dari sinyal gelombang demokrasi ke gelombang feodalisme. Jadi kalau ada yang enggak siap dengan aspirasi dan suara kehendak rakyat, maka kita kembali mundur ke era feodalisme," tuturnya.
Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Maneger Nasution, memiliki kecurigaan yang sama dengan Pangi Syarwi. Maneger menengarai ada upaya yang sistematis dalam peristiwa persekusi terhadap aktivis politik Neno Warisman di Pekanbaru, Riau, pada Sabtu malam, 25 Agustus 2018. Pola penolakan yang sama, dan massa yang mengetahui persis waktu kedatangan Neno di bandara jadi indikasi, bahwa kegiatan penolakan itu sudah ada yang mendesain. “Hak menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional. Negara harus memastikan tidak ada peristiwa berikutnya, negara harus menjamim tidak mengurangi haknya,” kata Meneger.
Tetapi pengamat Politik dari Universitas Mercu Buana, Maksimus Ramses memiliki pandangan yang berbeda. Ia menilai, penolakan sejumlah masyarakat yang saat ini terus terjadi terhadap gerakan #2019GantiPresiden sebagaimana yang terjadi di Riau, Batam, maupun Surabaya, disebabkan karena tagar tersebut memiliki kandungan provokatif. "Sebenarnya, gerakan ganti presiden itu suatu tagline yang bisa dibilang provokatif, makanya tidak heran kalau banyak pihak yang menolak, termasuk aparat tidak memberikan izin," ujarnya kepada VIVA, Minggu 26 Agustus 2018.
Ramses menilai gerakan ini harus dihentikan. Sebab, jika dibiarkan terus berkepanjangan, maka menurutnya respons masyarakat tidak lagi akan berbentuk penolakan namun akan berujung pada konflik. Ramses menegaskan potensi tersebut ada. "Kalau kita cermati di beberapa daerah itu ada gejolak dan penolakan publik, maka agar tidak menimbulkan konflik, gerakan ini perlu dihentikan. Bahwa itu aspirasi tapi kalau berpotensi akan timbulkan konflik maka itu berbahaya," tegas dia.
Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo berpandangan sama dengan Ramses. Karyono mengatakan, gerakan tersebut memang berpotensi menimbulkan konflik yang kuat. Sebab, katanya, memobilisasi massa secara besar-besaran mengandung risiko bentrokan antar kelompok masyarakat, dan hal ini yang tidak diinginkan kebanyakan masyarakat.
"Jika sudah masuk ke ranah aksi terbuka dengan memobilisasi massa dalam jumlah besar, tentu berpotensi menimbulkan konflik. Apalagi saat ini sudah memasuki tahapan kampanye pemilu 2019," ujar Karyono, melalui pesan singkat kepada VIVA, Minggu, 26 Agustus 2018.
Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, langkah yang diambil pihak kepolisian dengan tak memberikan izin atau meminta deklarator kembali ke Jakarta sudah tepat. Pasalnya kata dia, keputusan polisi tersebut harus dilihat sebagai upaya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban sebagaimana perintah Undang-Undang Pasal 15 ayat (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2002. Dalam UU tersebut, kata Karyono, disebutkan, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
Tapi, terlepas dari hiruk pikuk soal ganti presiden, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar justeru menegaskan, masa kampanye pemilihan presiden 2019 belum dimulai. Kedua paslon belum ditetapkan secara resmi sebagai pasangan capres-cawapres yang akan berkompetisi pada pilpres 2019 mendatang. Penetapan baru disahkan pada September 2018 mendatang.
"Bawaslu meminta masing-masing pihak koalisi pendukung bakal capres-cawapres tetap menjaga keamanan. Karena Bawaslu tak bisa memberikan sanksi," ujarnya. "Kalau ada rusuh, polisi harus segera bertindak. Bawaslu hanya mengimbau agar masing-masing pihak tetap menjaga keamanan," kata dia.
Neno Warisman memang memiliki hak menyampaikan pendapatnya untuk mengganti presiden pada 2019 mendatang. Ia juga punya hak untuk menularkan idenya dan mengajak orang lain sepakat dengan idenya. Sebagian masyarakat menganggap penolakan pada Neno adalah persekusi.
Jika penolakan terhadap Neno Warisman dianggap persekusi dan membungkan kebebasan beropini, maka mungkin publik perlu diingatkan, tahun lalu Dokter Otto Rajasa dan Dokter Fiera Lovita harus menelan pil pahit. Otto bahkan divonis penjara dua tahun, sedangkan Fiera sempat diungsikan ke Jakarta. Keduanya melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Neno Warisman, menyampaikan opini mereka. Bedanya, Neno terjun langsung ke publik, kedua dokter hanya melakukannya lewat media sosial mereka.
Akhirnya tekanan massa membuat langkah Otto, Fiera, dan Neno tertunda, atau bahkan terhenti. Jika penolakan dengan tekanan dianggap hal yang wajar, mungkin nafas kebebasan berpendapat dan beropini tak akan bisa dihirup lagi.
Anies soal Pilpres 2024: Ini Bukan soal Ganti Presiden tapi Ganti Kebijakannya
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memulai kampanye perdana di sejumlah lokasi di Jakarta seperti Tanah Merah dan Ciracas.
