Gerakan #2019GantiPresiden Terusik HTI
- ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
"Deklarasi ganti presiden itu ditunggangi kelompok HTI. Mereka itu sudah jelas sebagai ormas terlarang dan tidak boleh menunggangi lagi," ujarnya.
Maman menegaskan NKRI dan Pancasila sudah final. Ia berharap masyarakat tak terpancing dan terhasut dengan gerakan ganti presiden, sehingga terjadi kekacauan. "Kita sudah sepakat untuk membuat pilpres ini menjadi sebuah ajang demokrasi yang gembira, saling menghormati," tegasnya.
Staf ahli Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Sri Yunanto juga berpendapat yang sama soal dugaan gerakan #2019GantiPresiden ditunggangi oleh eks HTI, yang ormasnya telah dibubarkan oleh Pemerintahan Jokowi.
Sebab, lanjut Sri, eks anggota HTI dan kelompok-kelompok yang anti NKRI itu memiliki kepentingan yang sama dengan elite politik yang melatarbelakangi gerakan #2019GantiPresiden. Â
"Pemerintah kan baru menbubarkan organisasi HTI, tapi anggotanya kan tidak diapa-apain. Anggota ini pasti tidak suka dengan pemerintah karena dibubarin ormasnya. Secara politik HTI dapat dukungan dari partai-partai yang mendukung Prabowo-Sandi, kecuali Partai Demokrat karena dulu dukung perppu (ormas)," ujar Sri kepada VIVA, Selasa, 28 Agustus 2018.
Soal dukungan eks HTI di balik gerakan #2019GantiPresiden, Sri mengatakan sudah banyak sumber di media sosial dan beberapa informasi yang tidak bisa dia ungkap, yang menyebutkan bahwa kelompok eks HTI ini bergabung dengan gerakan #2019GantiPresiden.
"Bahwa ada eks HTI dukung Prabowo-Sandi ya enggak apa-apa. Tapi faktanya banyak kepentingan di dalamnya, kepentingan politik. Barangkali kalau Prabowo-Sandi nanti menang merekan kan dapat angin," ungkapnya.
Terpisah, Koalisi partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin mengkhawatirkan gerakan #2019GantiPresiden terjadi seperti yang di Suriah. Sekjen PKB, Abdul Kadir Karding tak ingin terjadinya konflik antar masyarakat lantaran menggiring opini seolah ingin mengganti kepala negara di luar pemilu.
"Tapi hastag itu pernah di pakai di Syria (Suriah). Kenapa Syria kacau, karena pakai hastag itu Ganti Presiden dan Ganti Presiden," kata Karding di Posko Rumah Cemara, Jakarta, Selasa 28 Agustus 2018.
Menurut Karding, penggunaan istilah 'Ganti Presiden' dapat dimaknai beragam. Di sisi lain, koalisi Jokowi-Ma'ruf pun, kata dia, tak berencana membalas kampanye model tersebut. "Saya rasa tidak perlu bereaksi terhadap paslon lain yang kita lakukan mana yang strategis, mana yang mendidik, mana yang berkeadaban," ujarnya.
