Politik Abu-abu Ala Demokrat
- Abror Rizki
VIVA – Kurang dua pekan jelang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden, dinamika politik terus memanas. Kali ini, Partai Demokrat menjadi sorotan. Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu diserang isu main politik dua kaki.
Langkah Partai Demokrat memberi dispensasi kepada kadernya, yang juga Gubernur Papua, Lucas Enembe menggelinding jadi isu panas. Dispensasi kepada Lukas, yang juga Ketua DPD Demokrat Papua itu, terkait dukungan terhadap capres petahana Joko Widodo dan duetnya, Ma'ruf Amin.
Di Pilpres 2019, Partai Demokrat bersama koalisi Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Namun, koalisi ini kembali dilanda isu ketidakharmonis terkait Demokrat.
PascaLukas Enembe dan Papua, isu mencuat Partai Demokrat memberikan dispensasi kepada empat DPD lain untuk mendukung Jokowi, bukan Prabowo. Empat DPD tersebut adalah Papua Barat, Bali, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Baca: Fadli Zon Tak Percaya Demokrat Main 2 Kaki, Pegang Teguh Omongan SBY
Tak berhenti di situ, dikabarkan eks Gubernur Jawa Timur dua periode, Soekarwo kencang berhembus masuk barisan pendukung Jokowi. Soekarwo merupakan Ketua DPD Demokrat Jatim. Kemudian, berlanjut isu Gubernur Banten, sekaligus kader Demokrat, Wahidin Halim yang bakal merapat beri dukungan ke Jokowi.
Bertubi-tubi diserang, elite Partai Demokrat pun memberikan klarifikasi. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto menekankan bahwa dispensasi baru sekedar untuk DPD Papua. Menurutnya, Papua berbeda dengan 33 DPD lainnya.
"Itu tadi saya sampaikan, khusus untuk Papua, sampai saat hari ini kita masih mencari formula mencari strategi," kata Agus di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 10 September 2018.
Baca: Buntu soal Cawapres, Koalisi Prabowo Retak?
Agus menekankan, demi strategi keberhasilan di Pemilu Legislastif 2019, Partai Demokrat harus punya strategi yang tepat. Partai Demokrat tak ingin gagal di Pileg 2019, yang digelar serentak dengan Pilpres 2019.
Suara sama disampaikan Kepala Divisi Hukum Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean. Ia menepis kabar Soekarwo dan Wahidin Halim yang ikut merapat mendukung Jokowi.
