Strategi Baru #2019PrabowoPresiden
- Adrian/ Lampung
2. Mensosialisasikan tanda pagar (tagar) #2019PrabowoPresiden sebagai simbol perjuangan.
3. Ikut serta menciptakan suasana Pemilu yang aman, damai, dan tertib.
Bandar Lampung, 7 September 2018
Tertanda
Gerakan Nasional Prabowo Presiden
#2019PrabowoPresiden
Kepolisian Polda Lampung, menurunkan sebanyak 1.476 petugas untuk mengamankan acara dan lokasi deklarasi itu. Kendaraan taktis antihuru hara, seperti water cannon, juga disiapkan di depan Kantor Pos Tanjungkarang.
Berikutnya, dituding gunakan siasat>>>
Dituding gunakan siasat
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, angkat bicara soal surat keputusan tentang proses pendaftaran #2019PrabowoPresiden di kementeriannya. Menurutnya, ada siasat nakal yang digunakan notaris yang melakukan pendaftaran dalam sistem AHU online Kemenkumham.
Yasonna dalam keterangan tertulisnya menyampaikan, siasat tidak baik digunakan dengan cara menggunakan spasi pada kata 'Presiden'. Sesuai Pasal 59 ayat 1 UU 16/2017 tentang Penetapan Atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017, dengan tegas melarang nama instansi pemerintah digunakan sebagai nama perkumpulan.
Jadi, suatu perkumpulan yang mendaftar bila menggunakan kata 'presiden' akan langsung ditolak oleh sistem online AHU Kemenkumham. Notaris itu menyiasati dengan mendaftarkan perkumpulan #2019PrabowoPresiden dengan menggunakan spasi atau #2019PrabowoPresi den.
"Notaris yang mendaftarkan perkumpulan itu agak nakal," jelas Yasonna dalam keterangan tertulisnya.
Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan, prosedur pengajuan perkumpulan ini sudah sesuai aturan. Setelah pengesahan, Kemenkumham tak bisa menolak, apalagi melakukan pembatalan.
Selain itu, berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, baik lisan mupun tulisan juga dijamin dalam konstitusi. Kata Fadli, bila ada gerakan lain yang ingin mengikutinya, ia mempersilakan saja. Misalnya, #Tetap2Periode.
Karena itu, dia meminta Kemenkumham harus netral dalam mengakomodir dan melayani setiap warga negara. Gelombang gerakan ganti presiden sudah tak bisa dihentikan oleh persekusi dan kriminalisasi. Ini mungkin kehendak sejarah.
Â
"Hak kebebasan berserikat dan berkumpul adalah hak warga negara dan dijamin konstitusi," katanya.
Menurutnya, gerakan ini inisiatif dari bawah. Tetapi, juga menjadi bagian dari strategi untuk memenangkan Prabowo-Sandiaga. Dengan adanya badan hukum, aparat keamanan harus melindungi dan tak boleh lagi ada diskriminasi seperti yang dialami aktivis #2019GantiPresiden.
