- VIVA.co.id / Fajar GM
VIVA – Tepat 16 Oktober 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pelantikan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.
Kini, setahun sudah Anies genap memimpin Jakarta. Namun, ia tak lagi ditemani Sandiaga. Itu lantaran Sandi, sapaan Sandiaga, mundur dari jabatan sebagai wakil gubernur pada 9 Agustus 2018. Dia memutuskan maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.
Sejumlah nama untuk calon wagub DKI, dari dua partai pengusung Anies-Sandi yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra, mencuat ke publik. Di antaranya Ahmad Syaikhu dari PKS dan Mohammad Taufik dari Gerindra. Namun, hingga Selasa, 16 Oktober 2018, pengganti Sandi belum ada.
Usai ditinggal Sandi, Anies menjalankan roda pemerintahan di DKI Jakarta sendiri. Dia sangat bersyukur atas pencapaian yang diraih serta terealisasinya janji-janji kampanye saat Pilkada DKI Jakarta 2017, selama setahun memimpin Ibu Kota. "Alhamdulillah sebagian sudah mulai kami laksanakan," kata Anies di kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Oktober 2018.
Menurut Anies, program yang menjadi janji kampanye akan semakin tercermin di tahun anggaran 2019. Dia mengklaim, semua fondasi untuk menunaikan janji-janji tersebut sudah siap. Tahun kedua dan ketiga kepemimpinannya, akan lebih banyak lagi janji yang bisa ditunaikan.
Saat kampanye dulu, Anies-Sandi melontarkan sejumlah janji. Di antaranya yang menyedot perhatian publik, yaitu janji menutup tempat hiburan malam Alexis, menghentikan proyek reklamasi, menjalankan program One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (Ok Oce), program rumah dengan down payment (DP) atau uang muka nol Rupiah.
Pada 2017, beberapa hari setelah dilantik, Anies mengumumkan tidak memperpanjang izin usaha Alexis. Terhitung sejak 27 Oktober 2017, izin penyelenggaraan hotel dan griya pijat di Hotel Alexis, Jakarta Utara, disetop. Hotel yang terletak di Jalan RE Martadinata itu pun dilarang beroperasi lagi.
Tahun ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memutuskan untuk mencabut izin 13 pulau reklamasi, Rabu, 26 September 2018. Keputusan mencabut izin reklamasi diambil setelah Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta melakukan verifikasi dan klarifikasi.
Anies lantas meluncurkan program rumah dengan Down Payment (DP) atau uang muka nol Rupiah. Program bernama Solusi Rumah Warga atau Samawa itu dirilis di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jumat, 12 Oktober 2018.
Terdapat dua tipe hunian tersebut, yaitu tipe 21 dan 36. Pada tahap awal akan dibangun satu tower yang terdiri atas 780 unit. Unit pertama ini ditargetkan selesai pada Juni 2019. Harga jual hunian itu dari tiap rumah tipe 21 sebesar Rp184,8 juta sampai Rp213,4 juta.
Di bidang transportasi, Anies mengembangkan program One Karcis One Trip atau Ok Otrip. Dia meluncurkan pengembangan program integrasi transportasi di Ibu Kota itu, Senin, 8 Oktober 2018. Nama Ok Otrip diganti menjadi Jak Lingko.
Nama Jak Lingko memiliki makna, Jak berarti Jakarta dan Lingko berarti jejaring atau pengintegrasian. Dengan nama tersebut, sistem transportasi massal itu diharapkan dapat mencerminkan makna jejaring atau terintegrasi.
Bukan hanya itu program yang dijalankan. Lewat akun Instagram @dkijakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melansir sejumlah capaian dan realisasi kinerja selama setahun. Mereka mengklaim ada 31 pencapaian. Di antaranya, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus, pelaksanaan Ok Oce di 44 kecamatan dengan total peminat mencapai 53.798 wiraswasta. (Baca: Setahun Anies Pimpin Jakarta, Pemprov DKI Klaim 31 Pencapaian)
Beberapa janji yang terealisasi direspons positif warga Jakarta. Ibnu Taufik, warga Condet, Kramatjati, Jakarta Timur, misalnya. “Boleh lah beberapa janji politik dia banyak terpenuhi. Misalnya publik tahu lah, penutupan Alexis, reklamasi,” ujarnya kepada VIVA, Selasa, 16 Oktober 2018.
Namun, karyawan swasta ini mengkritik soal pelayanan publik. Menurut dia, pelayanan publik menurun dibandingkan saat zaman Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Saat itu, kantor kelurahan dan kecamatan buka pada Sabtu. “Sekarang enggak ada yang buka. Karena apa, karena kurang kontrol pelayanannya,” ujarnya.
Dia berharap Anies mau turun ke bawah, seperti ke kecamatan dan kelurahan untuk mengawasi langsung aparatnya. Dengan diawasi langsung, petugas tersebut akan semangat bekerja. “Dulu era Ahok camat sering turun ke warga, sekarang udah malas ke warga,” kata Ibnu.
Kritik Program
Dishub DKI Bakal Tindak Tegas Juru Parkir Liar Minimarket, Gandeng TNI-Polri Lakukan Razia
Juru parkir itu justru baru muncul saat sejumlah kendaraan hendak keluar area parkir minimarket. Tidak heran, jika keberadaan juru parkir ini menimbulkan berbagai kontra.
