Politikus Sontoloyo Ala Jokowi

Presiden Jokowi bagi-bagi sertifikat
Sumber :
  • VIVA/Nur Faishal

VIVA – Di tengah situasi sosial politik yang terus menghangat, Presiden Jokowi kembali melontarkan pernyataan yang berpotensi jadi polemik di masyarakat. Kali ini, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut sebagian dari politikus di tanah air sebagai politikus sontoloyo.

img_title Prabowo Sampaikan Ucapan Spesial untuk Ulang Tahun ke-65 Jokowi, Diunggah Langsung Lewat Instagram

Kata tersebut jelas menimbulkan perhatian publik karena makna yang terkandung terkesan negatif. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sontoloyo berarti konyol, tidak beres, bodoh (dipakai sebagai kata makian).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Jokowi sebenarnya mengucapkan kata tersebut bukan dalam kapasitasnya sebagai calon presiden atau saat situasi kampanye untuk Pilpres 2019 melainkan berposisi sebagai presiden. Saat itu, seperti yang sudah sering dilakukan, dia membagikan sertifikat tanah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Selasa, 23 Oktober 2018.

img_title Ijazah Palsu Jokowi Dibawa ke Ranah Hukum, Boni: Itu Terobosan yang Bagus

Isu yang tengah mengemuka pada saat itu, sebelum kasus pembakaran bendera tauhid oleh anggota Banser di Garut, Jawa Barat, adalah mengenai dana kelurahan yang akan diberi dana pemerintah di tahun politik. Sejumlah politikus dari kubu sebelah, Prabowo-Sandi, atau penantang Jokowi, seperti Fadli Zon, Ferry Juliantono, Nizar Zahro, sampai pada Sandiaga Uno ramai-ramai mempertanyakan dan menyatakan keberatan mereka atas kebijakan itu.

Umumnya mereka bertanya, mengapa kebijakan itu harus dilakukan pada tahun politik seperti saat ini? Kenapa tidak dari dulu? Bahkan Ferry menyebut langkah pemerintah itu untuk menekan para lurah.

img_title Bantah Matahari Kembar, Golkar: Ada Upaya Benturkan Prabowo dengan Jokowi

Padahal, Jokowi dan para pendukungnya mengklaim bahwa kebijakan itu murni untuk memenuhi aspirasi masyarakat di tingkat kelurahan. Alasannya, karena selama ini pemerintah hanya menganggarkan dana desa yang mencapai puluhan triliun rupiah. Oleh karena itu, pada 2019, Jokowi menjanjikan dana kelurahan.

Presiden Jokowi

Menurut Jokowi, adanya dana kelurahan karena memang dibutuhkan untuk pembangunan di kampung-kampung. Jokowi tidak terima setiap kebijakan pemerintah selalu dikait-kaitkan dengan urusan politik khususnya Pilpres 2019.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kehidupan bukan politik saja, ada sosial, budaya ekonomi, kenapa semua dihubungkan dengan politik. Itulah kepandaian politikus untuk memengaruhi masyarakat. Hati-hati banyak politikus baik-baik, tapi banyak juga politikus sontoloyo," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, itulah kepandaian dari politikus. Tapi ia menilai, banyak masyarakat yang tingkat pendidikannya juga tinggi sehingga tidak terpengaruh.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut