Baiq Nuril, Bela Diri Terancam Bui

Atas beredarnya rekaman itu, M kemudian melaporkan Nuril ke Polres Mataram dengan tuduhan melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut. Tak hanya itu, Nuril juga dipecat secara halus dari sekolah tempatnya bekerja. Dalam Surat Keputusan (SK) honorer tidak ada lagi nama Baiq Nuril di sana.

Baca Juga

Pemerintah Ingatkan soal Etika dan UU PDP saat Ambil Foto

Laporan polisi itu terus diproses hingga sampai ke pengadilan. Saat persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, terungkap bahwa Nuril tidak pernah mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya rekaman percakapan mesum tersebut.

Rekaman tersebut dikirim oleh rekan Nuril bernama Imam Mudawin tanpa sepengetahuan Nuril. Hal ini diperkuat dengan pengakuan Imam yang dihadirkan sebagai saksi meringankan bagi Nuril.

Baca Juga

Trans7 Diterpa Badai Hukum, Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Diduga Langgar UU ITE dan Penodaan Agama

Atas fakta persidangan tersebut, hakim ketua yang memimpin sidan, Albertus Usada memutus bebas ibu tiga anak ini. "Mengadili, menyatakan terdakwa Baiq Nuril Maknun tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  pidana sebagaimana didakwa penuntut umum," ujar Albertus membacakan putusan, Rabu silam, 26 Juli 2017.

Baca Juga

Aktivis Ferry Irwandi Dilaporkan ke Polisi oleh Dansatsiber TNI, Memang Apa Sih Tugas dan Perannya?

Namun, jaksa penuntut umum tak terima dengan putusan itu. Jaksa lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Hingga akhirnya, MA memutus Nuril bersalah melanggar Pasal 27 Ayat 1 UU ITE, karena dianggap menyebarkan informasi elektronik yang mengandung muatan asusila. Nuril dijatuhi hukuman enam bulan penjara dan denda Rp500 juta atau pidana tiga bulan apabila tidak membayar denda.

Nuril mendengar putusan kasasi itu pada 9 November 2018. Menyikapi putusan itu, berbagai upaya dilakukan Nuril. Di antaranya, dia berusaha bersurat kepada Presiden Jokowi untuk menolongnya bebas dari jeratan hukum. "Saya sudah mengirim surat pada Bapak Presiden. Semoga, saya enggak ditahan. Kasihan anak-anak saya, siapa lagi yang jaga mereka," ujarnya sembari menangis.

Wakil Ketua Paguyuban Korban Undang-undang ITE, Rudi Lombok akan mengirimkan surat tersebut kepada Jokowi, dalam waktu dekat. Dia berharap, Jokowi dapat membantu, agar Nuril dapat dibebaskan. "Suratnya telah kami terima dan segera akan kami kirim ke Istana," katanya.

Tak hanya itu. Tim kuasa hukum Nuril juga berencana mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA tersebut. Saat ini, tim pengacara masih menanti salinan putusan MA. 

Halaman Selanjutnya

Menurut Yan Mangandar Putra, salah satu kuasa hukum Nuril, syarat PK tidak mesti ada bukti baru (novum). Kekeliruan hakim juga dapat menjadi alasan mengajukan upaya hukum luar biasa tersebut. "Tidak mesti ada novum. Kami mengupayakan PK, dengan alasan putusan hakim MA memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang  mencolok," katanya, Rabu 14 November 2018.