Manuver Demokrat Bubarkan Koalisi

Hanya selisih dua hari, berikutnya giliran Rachland Nashidik juga mengeluarkan pernyataan yang oleh kubu paslon 02 dianggap menyudutkan mereka. Melalui akun Twitternya @RachlandNashidik, ia meminta agar Prabowo membubarkan Koalisi Adil Makmur. 

Baca Juga

Blak-blakan Eks Caleg PDIP dari Kalimantan Barat Usai Diperiksa KPK Kasus Harun Masiku

Sikap tak sejalan Partai Demokrat dengan Prabowo dan Koalisi Adil Makmur juga ditunjukkan SBY. Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan rekapitulasi suara, SBY menyatakan partainya menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu itu. Pengumuman itu lalu disusul pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono dengan Jokowi. 

Benarkah Pecah?

Baca Juga

Pemilu 2024 Lebih Teduh Dibanding 2019

Pernyataan SBY yang menerima hasil pemilu, pertemuan AHY dan Jokowi, kedatangan AHY dan Ibas bersilaturahmi ke Megawati dan Puan, juga pernyataan Rachland dan Andi Arief seperti melengkapi kepingan isu tentang retaknya hubungan Partai Demokrat dan Koalisi Adil Makmur. 

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean, mengatakan tak menampik pihaknya menjaga jarak dengan koalisi 02. Salah satu alasannya, karena perbedaan pandangan dengan elite Badan Pemenangan Nasional (BPN) dalam menyikapi pengumuman rekapitulasi pilpres.

Baca Juga

AROPI: Dibanding Musim Pemilu 2019, Tingkat Kepercayaan Terhadap Lembaga Survei Naik 7,6%

"Iya, jadi memang dinamika koalisi 02 sebulan terakhir cepat berubah. Sejak KPU umumkan hasil rekapitulasi 21 Mei lalu, banyak suara berbeda dengan elite 02. Seperti soal people power dan ini sangat tidak disetujui Pak SBY. Pak SBY memberikan petunjuk maka kami mengambil sikap menjaga jarak," kata Ferdinand dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Minggu 9 Juni 2019.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Gerindra, Taufik Riyadi merespons santai soal manuver Demokrat. Bagi dia, selama tak ada deklarasi resmi dari pucuk pimpinan Demokrat, maka partai tersebut masih jadi bagian BPN.

"Itu gimmick, gimmick saja. Sepanjang tidak ada deklarasi dari Ketua Umum SBY, bagi kami itu tidak ada. Kami ini sekarang fokus di MK. Itu fokus BPN. Kami siapkan bukti-bukti yang kuat," tutur Taufik di acara Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Minggu, 9 Juni 2019.

Dia menilai, manuver Demokrat biasa dalam politik. Ia melihat hal tersebut bisa juga bagian upaya kubu Jokowi menarik partai lawan untuk memperkuat suara di parlemen. Cara ini agar mempermudah dan menjalankan kebijakan pemerintah dengan menguasai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Halaman Selanjutnya

"Namanya proses politik seperti ini, mau tidak mau, Presiden akan menarik gerbong sebanyaknya masuk ke DPR untuk mengawal kebijakan agar tak terhambat. Menurut saya itu dinamika saja. Apa karena Demokrat berlabuh ke Jokowi, itu akan kita hormati," ujar Taufik.