Manuver Demokrat Bubarkan Koalisi
- Abror Rizki
"Namanya proses politik seperti ini, mau tidak mau, Presiden akan menarik gerbong sebanyaknya masuk ke DPR untuk mengawal kebijakan agar tak terhambat. Menurut saya itu dinamika saja. Apa karena Demokrat berlabuh ke Jokowi, itu akan kita hormati," ujar Taufik.
Meski terus berbeda pendapat dengan kubu 02, Demokrat tak pernah secara resmi mengumumkan keluar dari koalisi. Pernyataan Rachland Nashidik adalah pembubaran koalisi, tapi bukan keluar dari koalisi.Â
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Saleh Daulay, mempersilakan jika Demokrat ingin keluar dari koalisi. Tapi untuk membubarkan koalisi, harus dibicarakan lintas koalisi. Ia meminta agar Demokrat tak perlu mengumbar ke publik.Â
"Saya kira Demokrat memiliki masalah tersendiri dengan Prabowo-Sandi. Jika itu betul, sebaiknya disampaikan langsung, tidak perlu diumbar di publik. Kalau diumbar, orang pasti akan menduga ada manuver tertentu untuk mendapatkan sesuatu," kata Saleh, Senin 10 Juni 2019.
"Kalau mau pergi baik-baik silakan. Kalau membubarkan koalisi, harus dibicarakan lintas koalisi. Kalau mau pergi sendiri, saya kira itu hak. Silakan saja," Saleh menambahkan.Â
Usulan pembubaran Koalisi Adil Makmur juga ditolak Partai Keadilan Sosial. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menganggap usulan itu sebagai hal yang tak bijak, bahkan meski tujuannya adalah untuk menurunkan tensi politik.Â
"Pembubaran koalisi justru menyulitkan pengambilan keputusan politik. Biarkan ini jadi pembelajaran bersama dengan syarat semua mengedepankan akhlak politik yang dewasa," kata Mardani, Minggu, 9 Juni 2019.
Mardani menegaskan, sejauh ini PKS masih tetap solid berada di Koalisi Indonesia Adil Makmur bersama Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut dia, pernyataan dari Rachland kurang tepat, karena bila tidak ada koalisi, maka pengambilan keputusan politik akan menjadi lebih sulit. (art)