Berebut Kursi Kabinet Jokowi
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
"Intinya, PPP tidak pernah bernafsu mempertahankan kursi menteri agama, karena penempatan seorang menteri adalah hak preogatif Pak Jokowi sebagai Presiden," tutur Indra. (Baca selengkapnya di sini).
Atas persoalan di atas, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangungan atau PPP, Suharso Monoarfa, juga ikut bersuara. Dia mengaku bertemu langsung dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar.
Pertemuan itu dilakukan untuk mengklarifikasi pernyataan Maman Imanulhaq yang menyatakan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, telah gagal dalam menjalankan kinerjanya selama kepemimpinannya. Dalam pertemuan itu, lanjut Suharso, Muhaimin atau yang akrab disapa Cak Imin mengaku telah menegur Maman Imanulhaq atas kritikannya tersebut.
Dia pun meminta kepada seluruh kader PPP, agar tidak lagi menanggapi pernyataan politisi PKB itu dengan berlebihan. Karena, menurut Suharso, polemik itu sudah diselesaikan melalui pertemuan dua pimpinan partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin tersebut. (Selengkapnya klik tautan ini).
Kenapa Berebut Kursi?
Berbagai peristiwa atau perkembangan di atas cukup menunjukkan pada masyarakat mengenai adanya persaingan di antara partai-partai politik dalam memperebutkan kursi menteri. Tidak hanya antar anggota koalisi Jokowi-Ma'ruf, partai-partai yang dulunya mengusung Prabowo-Sandi pun ikut tergiur mendapatkan kue kekuasaan di kabinet Jokowi yang baru nantinya.
Sebut saja Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan juga Partai Gerindra. Bahkan sejumlah kader atau tokoh penting di partai-partai itu secara terbuka menyatakan siap menjadi menteri, atau bersedia membantu pemerintah bila memang diminta. Tapi, sikap resisten juga ditunjukkan oleh partai-partai koalisi Jokowi seperti PKB, Golkar, juga Nasdem. Mereka lebih menghendaki agar eks koalisi Prabowo itu menjadi oposisi.
Baca: PKB Takut Koalisi Jokowi Jadi Obesitas Kalau Gerindra Bergabung
Lantas, mengapa partai-partai itu berebut kursi menteri? Apa alasan dan motivasinya?
Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyatakan bahwa kursi menteri bagi partai sangat penting dan sangat strategis. Selain untuk membantu presiden, tetapi juga jabatan menteri biasanya digunakan parpol untuk mengumpulkan pundi-pundi finansial untuk menggerakkan partai dan untuk persiapan pemilu ke depan.
