Bagi-bagi 'Kue' di Senayan

Tapi pekan ini, Puan Maharani dan La Nyalla terpilih untuk memegang posisi strategis di Senayan. Dua orang dari partai koalisi pendukung Jokowi berhasil menguasai jabatan bagus. Sebuah langkah yang diprediksi akan mengamankan Jokowi selama masa jabatannya di periode kedua. 

Baca Juga

Temui Ketua DPD, Jenderal Andika: Orientasi Sebagai Panglima TNI Baru

Lobi Alot Ketua MPR

Kemarin sedianga posisi pimpinan MPR akan disusun. Berbagai lobi dilakukan guna mengamankan kursi pimpinan MPR. Kuat dugaan partai koalisi pendukung Jokowi akan berusaha merebut kursi pimpinan MPR. Tapi pada Rabu sore, pemilihan pimpinan MPR diputuskan untuk ditunda. 

Baca Juga

PON XX Papua, Momentum Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Berdasarkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) terbaru, pimpinan MPR terdiri dari perwakilan seluruh fraksi di DPR dan satu unsur dari DPD. Untuk periode DPR 2019-2024, ada total 9 fraksi. Dengan demikian pimpinan MPR untuk periode ini ada 10. Sedianya, Rabu malam, 2 Oktober 2019, akan digelar sidang untuk memilih Ketua MPR. Namun acara tersebut akhirnya ditunda. Pemilihan pimpinan MPR RI akan diadakan pada Kamis, 3 Oktober 2019.

Tak semulus pemilihan pimpinan DPR RI dan DPD RI, proses pemilihan ketua MPR berlangsung alot. Sejak siang Partai Golkar sudah bersikukuh partainya harus menempatkan kadernya di sana. Partai berlambang beringin itu memandang pemerintahan Jokowi perlu keseimbangan antara eksekutif dan legislatif. Menurut Golkar, sebagai pemenang terbesar kedua kursi legislatif, Golkar berhak mendapatkan posisi tersebut. 

Baca Juga

HUT DPD, LaNyalla Ajak Sikapi Amandemen UUD 1945 Secara Negarawan

"Ini soal proporsionalitas di dalam menentukan siapa calon Ketua MPR, karena kita tahu Partai Golkar adalah partai pemenang kedua. Yang kedua, saya kira ini penting menjadi catatan bahwa MPR ini sangat penting dalam konteks bagaimana mengawal pemerintahan Jokowi ke depan," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 2 Oktober 2019. 

"Jadi ini adalah bagian dari insentif politik yang harus didapatkan oleh Partai Golkar. Karena sebagai pemenang kedua harus dipastikan bahwa ini adalah dimiliki oleh Partai Golkar," ujarnya menambahkan. 

"Lembaga yang bisa memastikan bahwa proses konstitusionalitas bagi terkawalnya, terjaganya pemerintahan Pak Jokowi ke depan itu betul- betul dipastikan. Karena apa? Karena kewenangan MPR juga kan menjadi lembaga yang bisa membuat pemerintahan ini, misalnya sekarang ini ada pihak-pihak yang mencoba untuk menjatuhkan pemerintahan Pak Jokowi. Dan saya kira harus dipastikan bahwa partai koalisi Jokowi ini harus solid untuk memastikan Golkar bisa menjadi Ketua MPR," ujarnya menambahkan. 

Halaman Selanjutnya

Golkar mengusung Bambang Soesatyo sebagai ketua MPR. Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR Zainudin Amali, mengatakan pihaknya sudah membangun komunikasi dengan sejumlah fraksi di DPR. Hal itu dilakukan untuk memuluskan langkah Bambang Soesatyo.