Pro Kontra Ahok untuk Pertamina

"Nah, kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri, karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 13 November 2019. 

Baca Juga

Kompolnas Ingatkan Polisi Hati-hati Blokir Rekening Masyarakat: Gerus Reputasi Bank

Mengapa Ahok?

Meski penuh dengan kontroversi karena gaya kepemimpinannya yang blak-blakan dan kadang penuh makian, tapi bagi Erick Thohir Ahok sudah terbukti berhasil menjalankan kepemimpinan dengan bersih dan penuh gebrakan. Erick mengaku membutuhkan banyak figur untuk membantu kinerja BUMN ke depan. Dan Ahok, menurut Erick, dinilai sebagai figur 'pendobrak' yang dibutuhkan BUMN.

Baca Juga

Pemerintah Bagi Tugas Menteri Tangani Karhutla di Sumatra-Kalimantan, Belum Ada Pembentukan Satgas Baru

"Yang sudah jelas rekam jejaknya, sudah bisa membangun," katanya beralasan. 

Erick memastikan Ahok sudah bersedia untuk membantu pemerintah lewat BUMN. "Silahkan ditanya beliau, mestinya sudah (bersedia)," katanya memastikan. 

Baca Juga

Optimalisasi Lahan BUMN Dukung Penyediaan Hunian Terjangkau di Tengah Kota

Menurut kabar yang beredar, Ahok sedang disiapkan untuk mengisi posisi strategis di Pertamina. Kuat informasi, Ahok kemungkinan besar ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina. Jika benar, artinya Ahok menggantikan posisi mantan Menteri BUMN, Tanri Abeng, di holding migas itu. 

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, hanya meminta wartawan menunggu. Ia tak memastikan, juga tak menolak informasi yang beredar.  "Lihat saja nanti," kata Arya kepada VIVAnews, Kamis 14 November 2019. 

Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin, membenarkan kabar bahwa Basuki Tjahaja Purnama diproyeksi menjadi salah satu petinggi perusahaan plat merah. Namun dia meminta publik bersabar tentang kabar Ahok tersebut, lebih baik menunggu pengumuman dari Menteri BUMN Erick Thohir.

"Rencana ada tugas yang mau diberikan ke beliau. Tapi saya rasa lebih baik tunggu waktu," kata Budi saat ditemui dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Bogor, Jawa Barat, Rabu 13 November 2019.

Menurut Budi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap punya kompetensi dan pantas memimpin perusahaan milik negara.

"Aku rasa kalau kita punya orang yang berprestasi, kita berikan kesempatan. Ini saya pribadi. Nanti lebih baik Pak Menteri yang menyampaikan," kata dia.

Ketika disinggung apakah status Ahok yang pernah jadi narapidana akan menjadi kendala untuk menjadi direktur salah satu BUMN, Budi menegaskan hal tersebut sudah dipertimbangkan. 

Halaman Selanjutnya

Di samping itu, Budi menilai publik dan juga media massa terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa Ahok akan menjadi direktur di salah satu BUMN strategis. Sebab penugasan di BUMN tidak melulu sebagai direktur utama.